Kamis , 27 Februari 2020
Home / Berita utama / DPRD Ingin Ambil Alih Pilwagub

DPRD Ingin Ambil Alih Pilwagub

SIMAK: Anggota DPRD provinsi saat menyimak jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan oleh Asisten III Setdaprov Gotri Suyanto, Selasa (23/7) di ruang rapat paripurna. (foto: yunike/rb)

BENGKULU – Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) sudah masuk dalam agenda di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Bengkulu. Meskipun tanpa surat pengajuan usulan dua nama cawagub dari gubernur, mamun DPRD tetap akan melanjutkan agenda pilwagub dalam waktu dekat ini.

“Kita akan tetap lanjutkan agenda pilwagub, dengan ataupun tanpa surat pengajuan dua calon dari gubernur. Dewan akan ambil alih langsung karena tugas pemilihan wagub untuk mengisi kekosongan ini memang tugas dewan,” kata Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu Suharto kepada RB, kemarin.

Menurut politisi Gerindra ini, tanpa surat pengajuan dua nama cawagub dari gubernur proses pilwagub di DPRD tetap bisa dilanjutkan. Pihaknya akan meminta parpol pengusung menyerahkan dua nama cawagub langsung ke DPRD tanpa harus melalui gubernur, dan langsung mengambil alih tahapan pilwagub. Apabila gubernur tidak juga menyerahkan surat tersebut hingga batas waktu yang sudah ditentukan dalam minggu ini.

“Kita juga memaklumi pak gubernur yang sekarang ini ada pekerjaan ke India, tapi beliau lupa sebelum pergi seharusnya menyelesaikan surat itu dulu,” sesalnya.

Lanjutnya, kedua nama cawagub tersebut tidak bisa lagi diubah setelah disepakati dan disampaikan parpol pengusung kepada gubernur. Sehingga seharusnya tidak perlu waktu lama bagi gubernur untuk menyerahkan dan meneruskannya ke DPRD provinsi. Posisi cawagub ini penting diisi karena dengan kekosongan selama ini ikut mempengaruhi program dan pembangunan di Provinsi Bengkulu.

“Keberadaan wakil akan membantu meringankan kerja gubernur. Contoh menghadiri rapat paripurna saja, pak gubernur tidak bisa hadir karena ada kegiatan di luar. Kalau ada wakil kan bisa wakilnya yang hadir,” bebernya.

Surat rekomendasi pencalonan wakil gubernur berisi dua nama cawagub, yaitu Muslihan DS dan Dedy Ermansyah alias Dedy Black diserahkan kepada gubernur, Selasa malam (9/7) di Rumdin Wakil Gubenrnur. Penyerahan rekomendasi dari 4 partai pengusung, yakni Hanura, NasDem, PKB dan PKPI diwakili oleh Herliardo,S.Ag selaku Ketua DPW PKB Provinsi Bengkulu dan Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH yang menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Bengkulu.

Menanggapi sampai saat ini surat rekomendasi tersebut belum juga diteruskan kepada DPRD provinsi, Heliardo menyatakan bahwa itu merupakan tugas dari gubernur untuk menyampaikan dua nama cawagub yang sudah disepakati parpol pengusung. Tidak ada rencana parpol pengusung untuk mengubah nama calon sehingga Herliardo berharap gubernur segera menyampaikan surat tersebut.

“Dari kita parpol pengusung sudah menyampaikan ke pada gubernur, tinggal lagi gubernur yang meneruskan ke DPRD. Kalau sampai deadline belum juga, kita akan bahas bersama dengan parpol pengusung yang lain untuk mengambil sikap,” demikian Heliardo.

Dewan Singgung Pilwagub

Sementara itu, Asisten 3 Setdaprov Gotri Suyanto mewakili Gubernur Bengkulu menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bengkulu terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2018, Selasa (23/7). Jawaban gubernur ini dinilai belum menjawab seluruh pandangan fraksi.

Seperti disampaikan perwakilan Fraksi Gerindra Irwan Eriadi dalam rapat paripurna usai asisten III membacakan jawaban gubernur. Irwan melakukan interupsi dan menyampaikan bahwa jawaban gubernur tidak seluruhnya menjawab pandangan umum dari fraksi Gerindra. Ia menyinggung soal dua nama calon wakil gubernur yang secara tersurat belum dijawab. “Terkait surat penyampaian parpol untuk kandidar cawagub tidak ada jawaban dari gubernur,” kata Irwan.

Rapat paripurna di DPRD provinis kemarin dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri. Didampingi ketiga pimpinan lainnya. Sebelum menutup rapat paripurna, Ihsan menerangkan bahwa rapat paripurna dengan agenda pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2018 akan dilanjutkan 30 Juli mendatang.

Sementara itu mewakili gubenur, asisten III mengatakan bahwasanya pada saat pandangan umum Senin (22/7), anggota DPRD telah menyampaikan kepada pihak eksekutif berupa masukan, koreksi, saran dan imbauan dalam rangka upaya bersama untuk lebih melengkapi dan menyempurnakan konsep raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2018.

“Harapannya raperda ini lebih baik dan sempurna sehingga sisa lebih perhitungan dapat diformulasikan dalam perubahan APBD yang akan datang. Dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu,” ujar Gotri.

Sedangkan menanggapi pernyataan dari fraksi Gerindra yaitu tidak adanya keseriusan pemerintah provinsi untuk meningkatkan PAD, menurutnya bahwa pemorov sudah berupaya untuk meningkatkan PAD melalui berbagai inovasi dan regulasi daerah yang mendorong peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Begitu juga dengan pernyataan yang menyayangkan lambatnya atau tertundanya dan gagalnya pelaksanaan infrastruktur di APBD provinsi yang sudah diperdakan, terang Gotri juga bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pemprov telah mengupayakan peningkatan kualitas SDM OPD pengelola yang menangani pembangunan infrastruktur. Dengan harapan kedepannya bisa terlaksana pembangunan sesuai yang diharapkan bersama.

“Atas imbauan agar pemerintah menyelesaikan utang kepada pihak ke-3 yang semakin menumpun dan menjadi menjadi urusan wajib, kami sependapat dan akan segera dibahas bersama untuk menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga,” beber Gotri.

Kemudian terhadap pernyataan silpa yang besar, terang Gotri, selain ada beberapa penundaan kegiatan yang tidak terealisasi sumber silpa juga berasal dari penghematan belanja rutin OPD tanpa mengurangi capaian target pendapatan. Kemudian sisa kontrak pelaksanaan kegiatan, akibat dari penundaan pembayaran tagihan kepada pihak ketiga.

“Atas masukan dari fraksi keadilan dan pembanhunan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh khususnya OPD tidak mencapai target, bahwa kami telah melakukan evaluasi secara berkala, dan memberikan peringatan,” pungkas Gotri. (key)

Berita Lainnya

TLB Salurkan CSR Untuk Pembangunan Dua Masjid di Jalur SUTT

BENGKULU– Sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar, PT. Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) yang …