Senin , 26 Agustus 2019
Home / Pemilu / KPU Provinsi dan BS Tunggu Putusan MK

KPU Provinsi dan BS Tunggu Putusan MK

Eko Sugianto

BENGKULU – Setelah menjalani 2 kali persidangan, empat parpol di Bengkulu tinggal menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Karena itu KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Bengkulu Selatan (BS) belum bisa menggelar rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih.

Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto mengatakan untuk kasus sengketa PHPU di Provinsi Bengkulu yaitu gugatan Partai Golkar, Berkarya, PPP, PKB tinggal menunggu putusan dari MK. Agenda putusan dijadwalkan awal Agustus nanti. Khusus untuk Bengkulu, persidangan di MK dilakukan 2 kali yaitu pada tanggal 12 Juli dengan agenda penyampaian permohonan gugatan pemohon dan 18 Juli dengan agenda jawaban termohon (KPU), jawaban Bawaslu, pihak terkait dan pengesahan alat bukti.

“Hakim MK merasa cukup itu, jadi kita tinggal menunggu putusan dari MK. Apakah MK menerima gugatan atau menolak gugatan pemohon ditentukan awal Agustus nanti,” jelas Eko.

Masing-masing parpol pemohon dari Bengkulu memiliki lokus sengketa berbeda. Untuk pemilihan calon anggota DPR dari Partai Berkarya lokusnya seluruh kabupaten/kota Provinsi Bengkulu.  Kemudian untuk pemilihan calon Anggota DPRD Provinsi yakni PPP dengan lokus di Kabupaten Mukomuko, dan Partai Golkar dengan lokus di Bengkulu Utara. Serta pemilihan calon anggota DPRD kabupaten/kota yaitu PKB dengan lokus Kabupaten Bengkulu Selatan.

“Untuk penetapan anggota DPRD Provinsi dan BS belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu hasil putusan MK. Sedangkan untuk daerah lainnya sudah bisa melaksanakan karena tidak ada sengketa,” beber Eko.

Begitu juga dengan pelantikan anggota DPRD terpilih untuk DPRD Provinsi Bengkulu dan Kabupaten BS, masih menunggu selesai penetapan caleg terpilih oleh KPU. Selanjutnya, KPU akan menyerahkan kepada gubernur untuk diteruskan ke Kemendagri agar SK pelantikan anggota dewan bisa dikeluarkan. “Belum ada penetapan maka belum bisa dilakukan pelantikan. Penetapan tidak bisa kita lakukan selama sengketa di MK belum selesai. Cepat atau lambatnya pelantikan tergantung dari putusan MK,” terang Eko.

Terpisah, Plt Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu Syaiful menerangkan untuk jadwal pelantikan anggota DPRD Provinsi Bengkulu sudah diagendakan pada tanggal 2 September. Namun sesuai atau tidaknya dengan jadwal yang sudah diagendakan tergantung dari penetapan caleg terpilih oleh KPU Provinsi, dan SK 45 anggota DPRD dari Kemendagri. “Mudah-mudahan pelantikan nanti sesuai dengan agenda yang sudah kita tetapkan,” ujarnya.(key)

Berita Lainnya

Jabatan Gubernur dan 8 Bupati Hanya 4 Tahun

BENGKULU – Masa jabatan gubernur-wagub dan bupati-wabup yang terpilih pada Pilkada Serentak 2020 nanti akan ...

error: Content is protected !!