Senin , 16 September 2019
Home / Daerah / Kaur /  Pilkades Harus Digelar

 Pilkades Harus Digelar

TEMU : Sekda Kaur dan jajaran saat bertatap muka dengan Fosma terkait persoalan Pilkades di Kabupaten Kaur.(foto: albertus/rb)

KOTA BINTUHAN – Untuk ketiga kalinya, Forum Mahasiswa dan Sarjana (Fosma) Kabupaten Kaur melakukan tatap muka dengan Sekda Kaur dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Untuk memastikan agar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2020 benar-benar dilaksanakan sebelum pemilihan kepala daerah (Pilkada). Termasuk juga memastikan anggaran pilkades masuk dalam APBD Perubahan 2019 dan APBD 2020 mendatang.

Selain tuntutan menyelenggarakan pilkades serentak, Fosma juga meminta Dinas Pertanian bertindak cepat untuk penanganan pascabanjir. Mereka meminta Dinas Pertanian melakukan reboisasi di lokasi-lokasi lahan yang gundul, termasuk di sekitar daerah aliran sungai. “Kita tadi ingin pastikan kalau di APBD Perubahan ini dana  untuk Pilkades itu sudah teranggarkan. Kalau kurang akan ditambah di APBD 2020. Karena sebelum pilkada, pilkades sudah harus terlaksana dan ini akan kita kawal terus hingga penganggaran di DPRD Kaur nantinya,” kata Ketua Fosma Kabupaten Kaur, Arafik. M. Top kepada RB.

Tidak hanya itu pihaknya juga menyoroti soal pelayanan kesehatan di desa-desa saat ini. Karena tidak ada lagi bidan desa yang dapat membantu ibu hamil dan melahirkan. Untuk itu Fosma berharap Dinkes Kaur dapat mengembalikan tugas bidan PNS yang diangkat jalur PTT ke lokasi kerjanya selama menjadi PTT.

Terkait dengan hal tersebut Sekda Kaur Nandar Munadi, S.Sos, M.AP memastikan pihaknya akan menganggarkan dana pilkades 2020 yang akan datang. Saat ini Pilkades tidak bisa dilaksanakan karena dana yang sudah dianggarkan tidak cukup.

Bahkan Sekda Kaur berharap Fosma dapat ikut mengawal anggaran pilkades tersebut saat pembahasan di DPRD Kaur nantinya. Sehingga pilkades 2020 yang akan datang bisa terlaksana sesuai dengan keinginan. Terkait dengan lokasi pasca banjir dan bidan desa, sekda akan melakukan koordinasi dengan OPD terkait.

“Kita sudah sampaikan untuk tahun ini anggaran yang ada tidak cukup. Karena pilkades itu dananya mencapai Rp 30 juta per desa. Sementara desa yang akan pilkades saat ini saja 116 desa dan bisa bertambah. Jadi kita baru bisa melakukan penganggaran di 2020. Itu saya ajak rekan-rekan Fosma untuk mengawal anggaran pilkades nantinya,” pungkas Nandar Munadi. (cik)

Berita Lainnya

Tedeteksi, Ada Dua Titik Hotspot di Hutan Produksi Terbatas Kaur

KOTA BINTUHAN – Polsek Kaur Tengah, Sabtu (14/9) siang turun ke hotspot atau titik api ...

error: Content is protected !!