Kamis , 19 September 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Serapan Anggaran Rendah

Serapan Anggaran Rendah

Damsi

KEPAHIANG – Hingga akhir Juli 2019, serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Kepahiang masih sangat rendah, yakni di angka 48 persen dari total anggaran daerah tahun 2019. Berdasarkan data yang dirilis Badan Keuangan Daerah (BKD), total kas daerah yang sudah digunakan sebesar Rp 335,34 miliar dari total anggaran pendapatan daerah Rp 754,5 miliar dalam APBD 2019.

Menurut Plt Kepala BKD Kepahiang, Damsi A, S.Sos, kas keluar yang telah terserap mayoritas digunakan untuk pembayaran gaji ASN dan tunjangan penyelenggara negara setiap bulannya. Untuk dana kegiatan, sejauh ini baru 1 OPD yang sudah mencairkannya, sementara OPD lainnya masih melakukan tahap lelang kegiatan.

“Laporan pengeluaran APBD tersebut sesuai dengan data registrasi SP2D periode 1 Januari 2019 sampai 31 Juli 2019,” terang Damsi.

Damsi mengatakan pihaknya masih menunggu laporan realiasasi anggaran di masing-masing OPD, untuk mengetahui dana-dana kegiatan yang sudah dilaksanakan atau belum. Sehingga jika memungkinkan, anggaran yang belum terserap tersebut akan dialihkan pada APDB Perubahan 2019.

“Kita belum tahu secara keseluruhan serapan anggaran di OPD. Karena saat ini ada beberapa aturan yang berubah, sehingga banyak OPD yang masih melakukan penyesuaian. Saat ini kita masih mengumpulkan serapan anggaran dari masing-masing OPD agar bisa kita rekap secara keseluruhan,” ungkap Damsi.

Realisasi serapan anggaran di jajaran Pemkab Kepahiang ditargetkan berada di atas angka 90 persen. Optimisme akan tercapainya target serapan APBD 2019 disebabkan Pemkab Kepahiang mengklaim bahwa kinerja OPD semakin hari semakin membaik.

Bahkan dalam tiga bulan pertama, Pemkab mengklaim kinerja OPD masuk dalam kategori cukup baik, sehingga menempatkan Kabupaten Kepahiang berada di posisi kedua serapan anggaran tingkat Provinsi Bengkulu dengan serapan APBD sebesar 16,50 persen. “Pada triwulan pertama lalu, kita berada pada posisi kedua se Provinsi Bengkulu untuk serapan anggaran. Kita yakin capaian tersebut bisa terus membaik dan membantu untuk pencapaian target serapan anggaran untuk tahun ini,” jelas Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM. IPU.

Kendati demikian, dari sekian OPD yang ada di Kabupaten Kepahiang, hanya Dinas PUPR yang masih menjadi sorotan lantaran masuk dalam zona merah dalam rapat  Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) beberapa waktu lalu. Menyadari hal ini Bupati mengeluarkan instruksi kepada seluruh OPD untuk segera melakukan evaluasi kinerja agar serapan anggaran bisa terus mengalami peningkatan.

“Tidak hanya Dinas PUPR saja, kita berharap seluruh OPD bisa terus mengevaluasi kinerja, guna meningkatkan serapan anggaran untuk tahun ini. Evaluasi akan terus kita lakukan kepada setiap OPD sesuai dengan sanksi yang akan diberlakukan atas kinerja yang tidak maksimal,” tegas Bupati.(sly)

Berita Lainnya

Yusiady: Kemungkinan Ada Tersangka Baru

KEPAHIANG – Kendati telah menetapkan 3 orang tersangka atas perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) Dana ...

error: Content is protected !!