Minggu , 23 Februari 2020
Home / Daerah / Kaur / Diawasi TP4D, Bukan Berarti Kebal Hukum

Diawasi TP4D, Bukan Berarti Kebal Hukum

EKSPOS : Pihak Dinkes Kaur saat menggelar ekspos kegiatan tahun 2019 di depan TP4D Kejari Kaur.(foto: albertus/rb)

KOTA BINTUHAN – Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Kaur kembali akanmengawal kegiatan di Dinas Kesehatan. Selasa (6/8) sekitar pukul 14.30 WIB Dinkes Kaur telah melakukan ekspos rencana pengajuan pengawalan kegiatan tahun 2019 pada Kejari Kaur. Kegiatan Dinkes Kaur itu terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik di Puskesmas Nasal dengan nilai Rp 7,1 miliar. Kemudian pembelian alkes tahun 2019 senilai Rp 2,2 miliar. Namun dalam ekspos kemarin, pihak Kejari Kaur melalui TP4D belum memutuskan apakah akan melakukan pengawalan. “Semua yang kita ekspos ini akan kita pelajari terlebih dahulu. Karena kita ingin lihat batas mana pengawalan yang nantinya akan kita lakukan. Karena ada yang dari nol persen ada juga yang dari 20 persen. Jadi setiap itemnya akan kita pelajari dulu sebelum kita putuskan, makanya adanya ekspos ini,” kata Kajari Kaur Douglas P Nainggolan, SH, MH melalui Kasi Intelejen Pofrizal, SH,MH.

Lebih lanjut Pofrizal mengingatkan kepada OPD dan Dinkes yang mendapatkan pengawalan dan pengawasan dari TP4D untuk tetap melaksanakan kegiatan sesuai aturan. Karena tidak ada jaminan kegiatan yang dikawal TP4D bebas dari jeratan hukum. Apalagi jika pekerjaan tersebut bermasalah akibat tidak mengindahkan arahan dan petunjuk TP4D.

“Karena kita ini personel juga terbatas, maka kita juga butuh bantuan media untuk melakukan pengawasan. Dari laporan ini akan kita tindak lanjuti untuk menegur dan mengingatkan OPD terkait kegiatan yang mereka lakukan. Yang pasti kita berharap kegiatan bisa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk yang ada,” pungkas Pofrizal.

Dalam pembangunan Puksesmas Nasal ada beberapa item yang dikerjakan. Mulai dari gedung Puskesmas Nasal, dua unit rumdin dokter, pagar dan lainnya. Kemudian alalat kesehatan, obat-obatan sesuai dengan katalog. Satu-persatu item itu disampaikan Dinkes Kaur. Termasuk juga soal penghapusan aset gedung puskesmas.

“Harapan kita semua item yang kita ajukan dapat pengawasan TP4D Kejari Kaur ini dapat semuanya diterima. Dengan harapan pekerjaan ini bisa berjalan sesuai keinginan. Apalagi puskesmas dan alkes merupakan faslitas umum yang harus bagus dan baik,” ungkap Kabid Pelayanan dan SDK Dinkes Kaur Sasmin. (cik)

Berita Lainnya

Bupati Kaur dan BPBD Pantau Situasi Rumah 21 Warga Akibat Tanah Bergeser

BINTUHAN–  Sementara itu Bupati Kaur Gusril Fauzi, S.Sos, M.AP meminta jajarannya terutama BPBD Kaur untuk …