Jumat , 28 Februari 2020
Home / Daerah / Kaur / Dilapor ke APH, Kades Bantah Seleweng DD

Dilapor ke APH, Kades Bantah Seleweng DD

LAPOR : Nampak warga Bandu Agung saat mendatangi Inspektorat Kaur melaporkan DD desa tersebut.(foto: albertus/rb)

KOTA BINTUHAN – Kades Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara, Erita Julita siap mengklarifikasi laporan penggunaan dana desa (DD) ke sejumlah aparat penegak hukum (APH). Ini untuk menjelaskan laporan masyarakat terkait tuduhan DD tahun 2018 dan 2019 di desanya. Dimana disebutkan penggunaannya tidak sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah desa, itu sama sekali tidak benar. Laporan itu sendiri sudah dilayangkan oleh sekelompok masyarakat yang dipimpinnya ke Polres Kaur, Kejari Kaur dan Inspektorat Kaur, Selasa (6/8). Khusus pada item laporan peningkatkan jalan sentra produksi yang dibangun melalui program PNPM 2013 lalu, memang tahun ini ditingkatkan menggunakan DD. Biaya yang digunakan Rp 179,7 juta, panjang jalan 1.568 meter dan lebar 4 meter.

“Untuk jalan itu memang sudah kesepakatan warga untuk ditingkatkan lagi. Apa lagi program PNPM sudah berhenti sehingga jalan jadi aset desa. Kenapa harus kita kupas, karena jalan sudah rusak parah dan berlekuk seperti siring-siring atau tidak rata. Sehingga harus dikupas kembali karena jalan tersebut juga sudah ditutupi semak,” kata Erti Julita.

Bahkan dia siap memberikan klarifikasi jika dipanggil oleh pihak Inspektorat Kaur nantinya. Dengan menunjukan dokumen dan hasil rapat yang telah dilaksanakan bersama masyarakat desa. “Ya ada dokumen hasil rapatnya,” katanya.

Sebelumnya Ketua Adat Desa Bandu Agung Muhammad Taris bersama 8 orang atas nama perwakilan masyarakat, yakni Dinison, Okto P. Saleh, Wirawan, Muhaji Karman, Dinata Haryanto, Diharman, Isnain, dan Herpin Fascher sekitar pukul 11 .00 WIB Selasa (6/8) telah mendatangi Mapolres Kaur, Inspektorat dan Kejari Kaur. Melaporkan dugaan penyimpangan DD tahun 2018 dan 2019 oleh Kades Bandu Agung.

Dugaan pelanggaran tersebut adanya pengangkatan perangkat desa dari keluarga kades. Kewenangan sebagai kades, hampir keseluruhan diambil alih oleh suami kades, Indi Arjo. Kemudian dugaan penyimpangan program pembangunan dari DD dan ADD terdiri dari pembangunan jalan lingkungan desa, pembangunan jalan rabat beton, jalan sentra produksi. Pembuatan jalan lingkungan rabat beton, siring, pembukaan jalan PNPM dan juga gudang desa.

“Kita minta pihak penegak hukum di Kaur ini dapat menindak lanjuti laporan ini sesuai prosedur yang ada. Dan kita sudah menyampaikan semua berkas laporan secara resmi,” kata salah satu pelapor Herpin Fascher kepada RB.

Sementara itu Kapolres Kaur AKBP Arief Hidayat, S.IK melalui Kasat Reskrim Kaur Iptu Welliwanto Malau mengatakan akan menindak lanjuti laporan tersebut. Berkoordinasi dengan inspektorat untuk turun dan menghitung dugaan kerugian atas laporan warga. Setelah didapatkan hasilnya baru pihak Polres Kaur melakukan pemeriksaan sesuai dengan kerjasama Polri, Jaksa dan juga Kemdes.

“Yang pasti laporan sudah ada dan akan kita tindak lanjuti. Pihak Inspektorat nantinya yang akan melakukan penghitungan kerugian negara atas laporan ada atau tidak. Jika ada 60 hari waktu untuk mengembalikan kalau tidak baru kita tindak lanjuti baik itu Polri atau pun kejaksaan,” pungkas Kapolres Kaur AKBP Arief Hidayat, S.IK melalui Kasat Reskrim Kaur Iptu Welliwanto Malau. (cik)

Berita Lainnya

SMAN 1 Kaur Dominasi 10 Besar BJB 2020

KOTA BINTUHAN – Hasil seleksi beasiswa Bintang Jemput Bintang tahun 2020, 10 besar didominasi dari …