Senin , 26 Agustus 2019
Home / Daerah / Lebong / Gubernur Minta Desa Bentuk Satgas P2KPA

Gubernur Minta Desa Bentuk Satgas P2KPA

PERTEMUAN : Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah berdialog dengan masyarakat dalam kunjungannya ke Lebong, Minggu (11/8). (foto:aris/rb)

PELABAI – Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, M.MA menginngatkan seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lebong segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan dan Pencegahan Kekerasan  Perempuan dan Anak (P2KPA). Itu semata demi memaksimalkan kinerja satgas P2KPA Kabupaten Lebong dalam mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang muaranya juga berpengaruh terhadap kinerja satgas P2KPA Provinsi Bengkulu.
Bukan tanpa alasan. Permintaannya itu tidak lepas dari prestasi Lebong yang telah meraih penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kota Layak Anak (KLA). ‘’Se Provinsi Bengkulu, hanya empat kabupaten dan kota yang mendapat penghargaan ini, tentunya prestasi itu harus dijaga dan ditingkatkan,’’ ujar Gubernur saat berkunjung ke Kabupaten Lebong, kemarin (11/8).
Tujuan utama pembentukan satgas P2KPA adalah memberikan perlindungan kepada para korbannya. Termasuk terhadap pelaku yang berstatus anak bawah umur. Itulah mengapa desa dan kelurahan sangat ditekankan mendirikan satgas P2KPA. ‘’Struktur pemerintahan terdekat dengan masyarakat adalah desa dan kelurahan, makanya saya sangat menekankan seluruh desa dan kelurahan memiliki satgas P2KPA,’’ tutur Gubernur.
Dalam struktur satgas P2KPA, tidak hanya melibatkan unsur pemerintah desa. Aktivis perempuan dan anak yang ada di desa serta anggota Babin Kamtibmas dari masing-masing Polsek yang menaungi wilayah desa bersangkutan juga dilibatkan. Satgas P2KPA tingkat desa itu perlu dibentuk sebagai penunjang kinerja satgas P2KPA kabupaten dan kecamatan. ‘’Satgas yang ada di desa merupakan ujung tombaknya karena berhubungan langsung dengan masyarakat,’’ terang Gubernur.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) Kabupaten Lebong, Drs. Firdaus, M.Pd, dari 12 kecamatan di Kabupaten Lebong, baru 8 kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membentuk satgas P2KPA. Itupun masih ada kecamatan yang belum penuh. ‘’Dalam artian ada desa dan kelurahan dari 8 kecamatan itu yang belum membentuk satgas P2KPA,’’ tukas Firdaus.
Padahal akhir tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong telah menargetkan 93 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan sudah harus memiliki satgas P2KPA. Namun ia masih enggan membeberkan identitas 4 kecamatan bandel itu karena DP3P2KB masih akan klarifikasi ke masing-masing camatnya. ‘’Kalau sudah diklarifikasi barulah kami sampaikan kecamatan mana saja itu,’’ papar Firdaus.
Diharapnya, 4 pemerintah kecamatan yang belum membentuk satgas P2KPA segera merealisasikannya. Itu agar pihak kecamatan bisa mengajak desa dan kelurahan di bawahnya ikut membentuk sarga P2KPA. Khusus pemerintah desa dapat menganggarkan dana pembentukan satgas P2KPA melalui anggaran mandiri desa, baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). ‘’Masa desa yang rata-rata menerima DD dam ADD satu miliar rupiah lebih itu tidak juga bisa menganggarkan pembentukan satgas P2PKA,’’ tutup Firdaus. (sca)

Berita Lainnya

Copot Kadis PUPR Provinsi

LEBONG SAKTI – Kendati tahun anggaran tinggal menyisakan waktu efektif 3 bulan, Dinas Pekerjaan Umum ...

error: Content is protected !!