Senin , 26 Agustus 2019
Home / Daerah / Lebong / 7 OPD Tak Pintar Kelola Anggaran

7 OPD Tak Pintar Kelola Anggaran

RAPAT: Sekda Lebong, H. Mustarani memimpin rapat TEPRA triwulan II, Senin (8/12). (foto: aris/rb)

PELABAI – Tujuh dari 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong dinilai tak pintar mengelola anggaran. Hingga triwulan kedua per 31 Juli, serapan anggaran 7 OPD itu masih di bawah 30 persen dari Rencana Anggaran Kegiatan (RAK). Atas realisasi serapan anggaran yang sangat minim, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan rapor merah.

Ketjuh OPD tersebut, Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperkan), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Termasuk Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRHub) serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

‘’Ke depan para kepala OPD yang mendapat rapor merah perlu diberikan bimbingan khusus supaya bisa mengejar ketertinggalan sehingga tidak mengganggu laporan serapan anggaran kabupaten secara keseluruhan,’’ ujar Sekda Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si dalam rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pemkab Lebong triwulan II tahun 2019, Senin (12/8).

Di sisi lain, Mustarani memberikan applaus kepada OPD jajaran Pemkab Lebong karena secara keseluruhan serapan anggaran triwulan II Pemkab Lebong mencapai 43,95 persen. Nilainya mencapai Rp 325 miliar dari total APBD Kabupaten Lebong senilai Rp 745 miliar. Dengan angka tersebut, Kabupaten Lebong berada di urut ketiga penyerapan anggaran tercepat dari 10 kabupaten dan kota se Provinsi Bengkulu.

‘’Masih ada waktu untuk berbenah karena tahun anggaran masih menyisakan waktu efektif tiga bulan lebih. Kalau masih juga ada OPD yang tidak mampu menyerap anggaran dengan maksimal, tentunya akan kami evaluasi kinerja dan kelayakan pimpinan OPD terkait,’’ papar Mustarani.

Data dihimpun, 13 OPD diberi rapor biru karena realisasi anggaran di atas 10 persen dari RAK. Masing-masing Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH), Dinas Ketahanan Pangan (DKP) serta Dinas Perindusterian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM). Termasuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) serta Sekretariat DPRD.

Lainnya, Kantor Camat Uram Jaya, Kantor Camat Lebong Sakti, Kantor Camat Amen, Kantor Camat Bingin Kuning, Kantor Camat Lebong Tengah dan Kantor Camat Pelabai. Sementara 10 OPD lainnya diberi rapor hijau karena serapan anggaran dibawah 10 persen hingga dibawah 20 persen dari RAK. Selebihnya, 10 OPD lagi mendapat rapor kuning karena realisasi serapan anggaran di bawah 20 persen sampai dibawah 30 persen dari RAK.(sca)

Berita Lainnya

Copot Kadis PUPR Provinsi

LEBONG SAKTI – Kendati tahun anggaran tinggal menyisakan waktu efektif 3 bulan, Dinas Pekerjaan Umum ...

error: Content is protected !!