Senin , 26 Agustus 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Bupati Minta Penundaan Penandatanganan KUA-PPAS 2020

Bupati Minta Penundaan Penandatanganan KUA-PPAS 2020

SERAH TERIMA: Bupati Kepahiang menyerahkan draft Nota Pengantar Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepahiang TA 2019 kepada Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepahiang. (foto: arie/rb)

KEPAHIANG – Ada yang menarik dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Kepahiang, kemarin (12/8). Dalam rapat yang beragendakan Penyampaian Nota Pengantar Raperda Tentang Perubahan APBD  Kabupaten TA 2019 tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang meminta penundaan agenda tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2020.

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat masuk yang dibacakan oleh Plt Sekretaris Dewan, Roland Yudisthira, S.Hut dalam pembukaan rapat paripurna tersebut. Permohonan ini pun memancing komentar dari beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, yang meminta untuk agenda tersebut untuk tetap dilanjutkan.

Seperti yang disampaikan politisi PDIP, Edwar Samsi, SP, M.Si, bahwa sesuai dengan amanat Permendagri bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS TA 2020 harus dilaksanakan pada pertengahan Agustus. Untuk itu ia menyarankan agenda tersebut sudah harus dijalankan pada paripurna, Rabu (14/8) mendatang, sehingga tidak mengganggu jadwal yang telah disepakati Banmus.

“Pada Rabu (14/8) nanti kan juga ada agenda paripurna. Salah satu agendanya adalah Penyampaian Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2019. Hal ini harus segera kita tuntaskan sebelum Agustus berakhir,” ungkap Edwar.

Selanjutnya dalam paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Raperda Tentang Perubahan APBD  Kabupaten TA 2019 tersebut, Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM. IPU menyampaikan bahwa  Rancangan Perubahan APBD TA 2019 disusun dengan berpedoman kepada Permendagri 33 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD 2019 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2019.

“Memang kita sadari bahwa tidak semua aspirasi masyarakat dapat kita realisasikan mengingat keterbatasan sumber daya dan dana yang kita miliki, namun percayalah bahwa penyusunan rancangan perubahan APBD ini telah didasari pada skala prioritas dan kebijakan umum perubahan APBD Kabupaten Kepahiang yang telah disepakati bersama,” terang Bupati.

Diketahui dalam rapat paripurna ini, Bupati juga menyampaikan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2019, yakni pendapatan daerah sebesar Rp 754,9 miliar, belanja daerah sebesar Rp 873,6 miliar, sehingga defisit anggaran sebesar Rp 118,6 miliar. Selanjutnya, pembiayaan netto sebesar Rp 95,2 miliar.

“Kami menyadari bahwa angka pembiayaan netto belum dapat menutupi defisit oleh karena itu kami berharap dalam pembahasan selanjutnya dapat menghasilkan solusi sehingga defisit dimaksud dapat tertutupi,” pungkas Bupati. (sly)

Berita Lainnya

Pelantikan Dewan Baru Kepahiang Diwarnai Insiden Mati Lampu

KEPAHIANG – Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Periode 2019-2024 digelar Sabtu (23/8) ...

error: Content is protected !!