Senin , 26 Agustus 2019
Home / Daerah / Lebong / Dua Desa Belum Punya BUMDes

Dua Desa Belum Punya BUMDes

PELABAI – Kendati program Dana Desa (DD) sudah digulirkan sejak tahun 2015, sampai saat ini masih ada 2 desa dari 92 desa di Kabupaten Lebong yang belum mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal pembentukan BUMDes termasuk salah satu program prioritas dalam pemanfaatan DD.

‘’Dua desa itu, Desa Ketenong I dan Desa Bioa Putiak di Kecamatan Pinang Belapis,’’ kata Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDS) Kabupaten Lebong, Eko Budi Santoso, SP, M.Eng.

Besa belum juga memiliki BUMDes karena sempat terjadi permasalahan karena kepala desanya terjerat kasus korupsi. Sehingga sementara ini masih dijabat pejabat sementara (Pjs). Namun dipastikannya Pjs kepala desa sekalipun berhak mengukuhkan pendirian BUMDes. PMDS masih menargetkan kedua desa itu segera membentuk BUMDes tahun ini. ‘’Kita lihatlah nanti, kalau BUMDes tidak juga didirikan akan kami sampaikan ke Pak Bupati untuk tindak lanjutnya,’’ tegas Eko.

Lebih lanjut disampaikannya, ada 4 program yang harus diprioritaskan dalam pemanfaatan DD. Antara lain, pembentukan embung desa, BUMDes, Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prokades) dan sarana olahraga desa. Khusus pembentukan BUMDes, ditujukan untuk memperkuat perekonomian desa.  ‘’Pendirian BUMDes harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,’’ tukas Eko.

Targetnya, pendirian BUMDes dapat menciptakan desa mandiri yang mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Seperti yang digulirkan Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas yang mengelola BUMDes bidang sarana produksi pertanian dan perkebunan serta Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan yang mengelola BUMDes di bidang jasa sewa tenda. ‘’Dari laporan yang disampaikan ke kami, kedua desa itu sudah menghasilkan PAD dari pengelolaan BUMDes,’’ tutup Eko.(sca)

Berita Lainnya

Copot Kadis PUPR Provinsi

LEBONG SAKTI – Kendati tahun anggaran tinggal menyisakan waktu efektif 3 bulan, Dinas Pekerjaan Umum ...

error: Content is protected !!