Senin , 26 Agustus 2019
Home / Daerah / Lebong / 4 Kecamatan Belum Bentuk Satgas P2KPA

4 Kecamatan Belum Bentuk Satgas P2KPA

Firdaus

PELABAI – Dari 12 kecamatan di Kabupaten Lebong, baru 8 kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan dan Pencegahan Kekerasan  Perempuan dan Anak (P2KPA). Itupun masih ada kecamatan yang belum penuh. Dalam artian ada desa dan kelurahan dari 8 kecamatan itu yang belum membentuk satgas P2KPA.

Padahal akhir tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menargetkan 93 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan sudah harus memiliki satgas P2KPA. Namun Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) Kabupaten Lebong, Drs. Firdaus, M.Pd masih enggan membeberkan identitas 4 kecamatan bandel itu. ‘’Kami akan klarifikasi dulu ke camatnya, kalau sudah diklarifikasi barulah kami sampaikan kecamatan mana saja itu,’’ ujar Firdaus.

Dijelaskannya, tujuan pembentukan satgas P2KPA di desa dan kelurahan tidak lain untuk memaksimalkan kinerja satgas P2KPA Kabupaten Lebong dalam mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk memberikan perlindungan para korbannya. ‘’Makanya desa dan kelurahan sangat ditekankan mendirikan satgas P2KPA,’’ tutur Firdaus.

Dalam struktur satgas P2KPA, lanjut Firdaus, tidak hanya melibatkan unsur pemerintah desa. Aktivis perempuan dan anak yang ada di desa serta anggota Babin Kamtibmas dari masing-masing Polsek yang menaungi wilayah desa bersangkutan juga dilibatkan. Satgas P2KPA tingkat desa itu perlu dibentuk sebagai penunjang kinerja satgas P2KPA kabupaten dan kecamatan. ‘’Satgas yang ada di desa merupakan ujung tombaknya karena berhubungan langsung dengan masyarakat,’’ terang Firdaus.

Diharapnya, 4 pemerintah kecamatan yang belum membentuk satgas P2KPA segera merealisasikannya. Itu agar pihak kecamatan bisa mengajak desa dan kelurahan di bawahnya ikut membentuk sarga P2KPA. Khusus pemerintah desa dapat menganggarkan dana pembentukan satgas P2KPA melalui anggaran mandiri desa, baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). ‘’Masa desa yang rata-rata menerima DD dam ADD satu miliar rupiah lebih itu tidak juga bisa menganggarkan pembentukan satgas P2PKA,’’ tutup Firdaus.(sca)

Berita Lainnya

Copot Kadis PUPR Provinsi

LEBONG SAKTI – Kendati tahun anggaran tinggal menyisakan waktu efektif 3 bulan, Dinas Pekerjaan Umum ...

error: Content is protected !!