Senin , 26 Agustus 2019
Home / Daerah / Kaur / APBD Perubahan Disahkan

APBD Perubahan Disahkan

SAH: Bupati Kaur dan pimpinan dewan saat pengesahan APBD Perubahan tahun 2019  Selasa (13/8).(foto: albertus/rb)

KOTA BINTUHAN – Sebelum mengakhiri masa jabatannya, anggota DPRD Kaur akhirnya mengesahkan APBD Perubahan tahun  2019 Selasa (13/8). Hadir dalam paripurna tersebut, Bupati Kaur Gusril Fauzi,  S, Sos,  M.AP. Dia langsung mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kaur Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 (RPDT-PAPBD).

Semua Fraksi sepakat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur tahun anggaran 2019  menjadi peraturan daerah (Perda). Yang terdiri dari pendapatan Rp 834, 5 miliar, belanja sebesar Rp 870,8 miliar dan defisit Rp 36,2 miliar lebih. Sementara pada APBD Perubahan pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp 37,2 miliar lebih, pengeluaran Rp 1 miliar dan surplus Rp 36,2 miliar lebih. Gambaran APBD Perubahan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kaur kemarin di paripurna DPRD Kaur.

“Saya ucapkan terima kasih kepada anggota dewan semua yang telah menyetujui perda APBD Perubahan tahun 2019.  Khususnya kepada banggar atas saran tanggapan serta koreksi terhadap rancangan perubahan APBD. Anggaran yang ada  tetap untuk penanganan masalah pembangunan yang dianggap strategis dan prioritas bagi pembangunan daerah,” ungkap Gusril Fauzi.

Sementara dalam pandangan akhir fraksi – fraksi yang dibacakan langsung oleh Najamudin, SE anggota DPRD Kaur kemarin.  Mengakui kalau semua fraksi di DPRD Kaur setuju dan sepakat perubahan APBD tahun 2019 menjadi perda. Namun ada beberapa catatan yang disampaikan dewan salah satunya terkait tidak terserapnya DAK tahun 2019 secara keseluruhan.

Bahkan menurut Najamudin ada Rp 12 miliar dana DAK tidak terserap dan ini harus menjadi perhatian para kepala OPD di lingkungan Pemkab Kaur. Untuk serius dalam menjalankan tugas, karena jangankan mendatangkan anggaran dan yang ada tidak bisa dimaksimalkan. Hal ini disampaikan karena tidak bisa pemimpin itu bekerja sendiri tanpa dorongan dari para kepala OPD yang ada.

“DAK Kabupaten Kaur tidak terealisasi dengan baik, maka dari itu kami berharap kepala OPD benar-benar bekerja keras dan bertanggung jawab terhadap tufoksinya. Karena saya lihat sistem birokrasi saat ini terkotak-kotak tidak saling berkoordinasi dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai di tahun 2020 yang akan datang ini kembali terjadi lagi,” terang Najamudin. (cik)

Berita Lainnya

Kelelahan Jemaah Haji Asal Kaur Meninggal di Padang

KOTA BINTUHAN – Siang ini,  Sabtu (24/8) jemaah haji asal Kabupaten Kaur tiba di Kaur. ...

error: Content is protected !!