Senin , 26 Agustus 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Seluruh Fraksi Setujui Raperda APBDP 2019

Seluruh Fraksi Setujui Raperda APBDP 2019

TANGGAPAN FRAKSI: Anggota DPRD Kepahiang dari Partai Golkar, Rica Denis, M.Si menyerahkan tanggapan fraksinya atas nota pengantar Raperda APBDP 2019 kepada Bupati Kepahiang.(foto: arie/rb)

KEPAHIANG – Sebanyak 5 fraksi di DPRD Kepahiang seluruhnya menyetujui nota pengantar Raperda tentang APBD Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2019, yang disampaikan Bupati Kepahiang beberapa waktu lalu. Hal ini tampak dari pelaksanaan rapat paripurna yang dilakukan di DPRD Kepahiang, Senin (13/8).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II, H. Syaparudin, seluruh fraksi memberikan catatan terhadap kinerja Pemkab Kepahiang. Salah satunya adalah Fraksi PKPI yang meminta Pemkab Kepahiang membuat perencanaan yang efektif dalam setiap penambahan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Penambahan anggaran di setiap OPD merupakan hal yang lumrah dalam menunjang program pembangunan daerah. Namun dalam hal ini kami berharap pemkab bisa lebih memperhatikan asas efektif dan efisiensi dalam setiap penambahan anggaran OPD,” terang Juru Bicara Fraksi PKPI, Hj. Iche Rakizah, M.Kes.

Sementara Juru Bicara Fraksi Golkar, Rica Denis, M.Si lebih menyoroti persoalan tentang masih tingginya angka defisit yang menuntut kerja keras Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar dalam merasionalisasikannya. Menurutnya, jangan sampai yang beredar di masyarakat anggaran yang dirasionalisasi pada OPD hanya dilakukan Banggar DPRD.

Selain itu, penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi sorotan Fraksi Golkar dalam nota pengantar Raperda Perubahan APBD yang disampaikan Bupati. “Defisit anggaran yang terjadi saat ini patut dievaluasi oleh Pemkab dalam hal ini TAPD. Beberapa rencana program pembangunan perlu dikaji dengan baik agar memberikan dampak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya kemampuan keuangan daerah,” ungkap Rica.

Persetujuan dengan catatan juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi (FKPD), Edwar Samsi, SP, M.Si. Ia menyoroti adanya perbedaan antara laporan Banggar yang telah disepakati dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBDP 2019 yang ditandatangani oleh Bupati dan DPRD beberapa waktu lalu.

Selain itu, Fraksi FKPD juga menyoroti soal PNS yang terus berkurang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir hingga 100 orang, dan PNS yang masuk ke Kepahiang hanya 20 orang. “Ini menunjukkan adanya ketidakdisiplinan PNS atau tidak betah di Kepahiang. Harus disikapi dengan memperketat persyaratan pindah tugas. Karena mengingat Kepahiang masih kekurangan SDM PNS,” terang Edwar.(sly)

Berita Lainnya

Pelantikan Dewan Baru Kepahiang Diwarnai Insiden Mati Lampu

KEPAHIANG – Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Periode 2019-2024 digelar Sabtu (23/8) ...

error: Content is protected !!