Minggu , 22 September 2019
Home / Breaking News / Jabatan Gubernur dan 8 Bupati Hanya 4 Tahun

Jabatan Gubernur dan 8 Bupati Hanya 4 Tahun

BENGKULU – Masa jabatan gubernur-wagub dan bupati-wabup yang terpilih pada Pilkada Serentak 2020 nanti akan kurang dari lima tahun. Hal itu karena pilkada serentak berikutnya akan digelar tahun 2024.

Periode jabatan yang hanya 4 tahun ini juga dijelaskan dalam UU RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.  Pada pasal 201 ayat 7 disebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.

Meski demikian, bagi para kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh tersebut, tetap akan diberikan ganti rugi berupa gaji. “Iya ada kompensasi, gaji tetap dibayar penuh sampai 5 tahun,” kata Kapuspen Kemendagri, Bahtiar dihubungi RB, kemarin (24/8).

Terpisah, Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik juga mengatakan sesuai regulasi yang berlaku sekarang ini Pilkada Serentak 2020 akan menghasilkan kepala daerah dengan masa jabatan maksimal empat tahun. Bahkan, ada juga yang kurang dari itu yakni sekitar 3,5 tahun. Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif.

“Masa jabatan yang relatif singkat ini perlu disosialisasikan agar dilakukan berbagai antisipasi. Sehingga tidak timbul masalah di masa mendatang,” tegas Akmal Malik.

Singkatnya masa jabatan tersebut, membuat Kemendagri sudah harus mengantisipasi sejak awal tentang kemungkinan pengisian jabatan di masa transisi. Sedangkan untuk para kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh tersebut, sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, akan diberikan ganti rugi berupa gaji.

Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 23 September 2020. Sebanyak 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan. Terdiri dari sembilan pemilihan gubernur dan wakilnya, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 37 pemilihan wali kota dan wakilnya.

Diakui Akmal, dalam perjalanannya UU Nomor 10 Tahun 2016 itu, memang ada hal-hal yang belum sempurna. Namun yang pasti, sampai sekarang pemerintah masih merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang pemilihan gubernur, bupati/walikota secara langsung.

“Soal masa jabatan hanya empat tahun ataupun kurang dari empat tahun merupakan konsekuensi yang harus ditanggung bersama. Karena regulasi yang berlaku memang seperti itu,” imbuhnya.

Saat ini, Kemendagri sedang melakukan kajian di berbagai daerah demi perbaikan regulasi. Namun merujuk pada aturan yang berlaku, Kemendagri menyiapkan berbagai langkah kebijakan terkait Pilkada Serentak.

Kemendagri mencatat, ada berbagai masalah aktual yang sering terjadi dalam Pilkada. Diantaranya mahalnya ongkos seorang kandidat, dana Pilkada yang besar sehingga menggerus APBD. Ada pula pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, politisasi birokrasi, politik dinasti, calon tunggal yang memborong dukungan partai politik, sampai masalah eks napi yang bisa ikut Pilkada.

Terkait berbagai hal tersebut, Kemendagri sudah memiliki tujuh kebijakan yang akan dilakukan dalam mendukung Pilkada serentak. Tiga diantaranya adalah penyiapan DP4, dukungan peningkatan partisipasi pemilih, serta penguatan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam menegakkan netralitas ASN.

Jabat Caretaker 2 Tahun

Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Emex Verzoni menerangkan untuk Provinsi Bengkulu pada September 2020 nanti akan digelar pilkada serentak di 8 kabupaten yakni Bengkulu Utara, Mukomuko, Rejang Lebong, Kepahiang, Lebong, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur dan Provinsi Bengkulu, kecuali Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Kedua daerah ini akan mengikuti pilkada serentak tahun 2024 bersama daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Untuk mengisi kekosongan karena masa jabatan Walikota Bengkulu dan Bupati Bengkulu Tengah (Benteng) berakhir sebelum tahun 2024 maka akan diisi oleh carateker walikota dan bupati yang nantinya akan ditunjuk oleh gubernur.  Walikota-Wawali Bengkulu periode jabatany 24 September 2018-24 September 2023 dan periode jabatan Bupati-Wabup Bengkulu Tengah (Benteng) 22 Mei 2017-22 Mei 2022. Sehingga untuk Benteng akan dijabat caretaker bupati selama 2 tahun lebih, sampai pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak November 2024.

Menurut Emex, pada pilkada 2024 akan akan diserentakkan dengan pilpres dan pemilu legislatif, hal itu masih dikaji kembali. Mengingat berdasarkan pengalaman pemilu lalu, yaitu pemilihan legislatif diserentakkan dengan pilpres banyak memakan korban jiwa para penyelenggara pemilu.(key/fin)

Berita Lainnya

Danlanal Bengkulu, Tutup Pendidikan Karakter 427 Siswa

BENGKULU– Komandan Pangkalan TNI AL ( Danlanal ) Bengkulu, Letkol Laut ( P ) M ...

error: Content is protected !!