Minggu , 22 September 2019
Home / Pemilu / Dana Pilgub Tahap Pertama Rp 6 Miliar

Dana Pilgub Tahap Pertama Rp 6 Miliar

BENGKULU – Usulan KPU Provinsi Bengkulu untuk anggaran Pemilihan Gubernur dan Wagub (Pilgub) Bengkulu tahun 2020 sebesar Rp 113 miliar belum disetujui semuanya. Rencananya anggaran pilgub yang dialokasikan dalam APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2019 hanya sebesar Rp 6 miliar.

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri mengatakan mengingat tahapan pilgub sudah dimulai tahun ini, DPRD Provinsi Bengkulu menyetujui usulan dari KPU Provinsi Bengkulu yang disampaikan melalui Pemprov Bengkulu, untuk mengalokasikan anggaran pilgub dalam APBDP tahun 2019. Hanya saja mengingat keterbatasan anggaran di APBDP, usulan dari KPU belum bisa disetujui semua.

“Dari Rp 113 miliar, kita akan alokasikan dalam APBDP rencananya sekitar Rp 6 miliar. Nanti sisanya bisa dialokasikan kembali pada APBD tahun 2020,” beber Ihsan kemarin.

Anggaran Rp 6 miliar ini, terang Ihsan, bisa digunakan oleh KPU untuk melaksanakan tahapan pilgub yang diagendakan tahun ini. Agenda tahapan tahun ini juga belum begitu padat sehingga diharapkan anggaran yang dialokasikan tersebut bisa memenuhi kebutuhan KPU sementara ini. “Tahapannya belum full tahun ini, kita alokasikan sesuai kebutuhan untuk tahapan tahun ini dulu,” terangnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto menerangkan dijadwalkan 1 Oktober nanti penandatanganan Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). KPU Provinsi sudah mengusulkan kebutuhan pendanaan pilgub Rp 113 miliar.

“Format sudah diatur  oleh Permendagri Nomor 54 Tahun 2019. Permendagri ini tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati/walikota yang bersumber dari APBD,” jelas Eko.

Eko menerangkan untuk pemilihan gubernur dialokasikan dalam APBD Provinsi Bengkulu, dan untuk bupati/walikota pada APBD kabupaten/kota masing-masing. Nantinya akan ada dana sharing dari KPU Provinsi Bengkulu kepada kabupaten/kota yang menggelar pilkada tahun 2020, diantaranya terkait honor penyelenggara. “Angka Rp 113 miliar itu mempedomani pada pemilu legislatif lalu. Seperti honor, tranportasi dan sosialisasi. Untuk angka pasti akan ada standar yang akan dikeluarkan KPU RI. Sehingga kebutuhan kita bisa saja bertambah atau berkurang dari Rp 113 miliar,” pungkas Eko.(key)

Berita Lainnya

Wapada Adu Domba

PELABAI – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Bupati Lebong, H. Rosjonsyah, S.IP, ...

error: Content is protected !!