Kamis , 19 September 2019
Home / Berita utama / Rugikan Negara Hingga Rp 1,05 Miliar, Dana Reses Dewan Provinsi Bergulir ke Kejati

Rugikan Negara Hingga Rp 1,05 Miliar, Dana Reses Dewan Provinsi Bergulir ke Kejati

Marthin Luther

BENGKULU– Adanya indikasi penggelembungan jumlah peserta reses. Serta biaya sewa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Membuat reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu tahun 2017 diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.  Ini sebelumnya sudah mencuat tahun 2018. Berdasarkan Audit Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun 2017. Ada  potensi kerugian negara Rp 1,05 miliar.

Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Marthin Luther,SH, MH mengatakan untuk perkara yang masih dalam proses penyelidikan (lidik) pihaknya belum bisa mengungkapkannya ke publik. Menurutnya, perkara yang sudah bisa dipublis adalah perkara yang sudah naik ke tingkat penyidikan. “Kalau masih lidik belum boleh, kalau sudah penyidikan bisa diekspose,” kata Marthin saat dikonfirmasi kabar pengusutan SPJ fiktif reses di Setwan Provinsi tersebut.

Diketahui ada indikasi potensi kerugian negara 1,05 miliar dari kegiatan reses yang dilakukan di Sekretariat DPRD. Kegiatan reses anggota DPRD ini dilakukan selama tiga kali dalam setahun. Awalnya pada 3 sampai dengan 7 April 2017 kegiatan tersebut dinaungi dengan SK DPRD Nomor 13/KPTS/DPRD-1/2017 21 Maret 2017. Kemudian 21 sampai 25 Agustus 2017 dengan SK/KPTS/DPRD-1/2017 16 Agustus 2017 dan terakhir 2 sampai dengan 6 Oktober dengan Nomor 27/KPTS/PIMP/DPRD-1/2017 26 September 2017.

Ada 556 bukti pembayaran transport peserta reses. Sebanyak 555 bukti menunjukkan jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan reses setiap anggota DPRD sejumlah 500 orang per periode. Hanya satu bukti yang menunjukkan jumlah peserta yang kurang dari 500 orang yakni sebanyak 483 orang. Dari 556 bukti tersebut, sebanyak 526 bukti menunjukkan bahwa jumlah peserta dari setiap titik tujuan reses adalah 100 orang dan 30 bukti yang menunjukkan jumlah peserta yang bervariasi antara 150 sampai dengan 483.

Selain biaya transportasi peserta, di setiap lokasi reses terdapat biaya lain yang dikeluarkan. Yaitu biaya sewa tempat, sewa kursi dan sewa soundsystem. Dari total 527 bukti sewa tempat, sejumlah 524 bukti menunjukkan bahwa biaya sewa dibebankan ke desa dan tiga bukti ke pihak bukan desa. Dari total 525 bukti sewa meja kursi sebanyak 522 bukti dibebankan ke desa dan 3 bukti ke pihak bukan desa. Dari total 516 bukti sewa soundsystem, sejumlah 513 dibebankan ke desa dan sisanya sebanyak 3 bukti ke pihak bukan desa.

Selanjutnya pemeriksa melakukan konfirmasi di 289 titik tujuan reses yang terdapat dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj). “Berdasarkan konfirmasi tersebut terdapat indikasi penggelembungan jumlah peserta reses dan biaya sewa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” bunyi hasil LHP BPK.

Atas hal tersebut pemeriksa BPK meminta keterangan kepada pendamping reses sebagai pihak yang membuat SPj. Pendamping reses yang membuat SPJ reses mengakui  memang jumlah peserta reses tidak mencapai jumlah total 500 orang seperti dalam SPJ. “Pendamping menjelaskan bahwa penambahan jumlah peserta kegiatan sehingga mencapai 500 orang adalah karena digunakan untuk membayar keperluan lainnya di luar dana reses,” kata sumber RB.

Seperti biaya sumbangan ke warga, pemberian ke petugas keamanan dan panitia acara. Pendamping juga menjelaskan pelaksanaan reses di dua sampai dengan lima titik tujuan reses yang digabung di satu tempat. Tetapi dalam SPj disebutkan bahwa pelaksanaan di masing-masing titik tujuan reses. Selain itu terdapat biaya sewa tempat meja/kursi dan soundsystem yang nilainya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.”Dengan demikian, atas dasar kondisi tersebut di atas, terdapat indikasi realisasi biaya kegiatan reses yang tidak sesuai dengan kondisi atas pembayaran uang transport peserta dan biaya sewa tempat, sewa kursi dan sewa soundsystem sebesar Rp 1,052 miliar yang terindikasi merugikan keuangan daerah,” bunyi dokumen LHP BPK yang diperoleh RB. (zie)

Berita Lainnya

Transformasi Perpustakaan Stakeholder Meeting

BENGKULU- Membangun kesadaran pentingnya perpustakaan, Rabu (18/9) digelar Stakeholder Meeting Provinsi Bengkulu. Acara yang berlangsung hingga Kamis ...

error: Content is protected !!