Jumat , 20 September 2019
Home / Metropolis / Area Steril Disesaki Pedagang Musiman

Area Steril Disesaki Pedagang Musiman

PKL: Berjajar Pedagang Kaki Lima memakai badan jalan yang sebelumnya hasil rapat tidak diperbolehkan.(foto: riko purnando/rb)

BENGKULU – Jalan Ahmad Yani, mulai dari tugu dhol sampai tugu Thomas Parr sudah diputuskan harus steril dari keberadaan pedagang kaki lima (PKL) musiman. Hal itu berdasarkan hasil rapat pihak terkait satu minggu lalu di Pemprov Bengkulu.

Namun hasil rapat tersebut tak sepenuhnya bisa terealisasi. Buktinya, berdasarkan pantauan RB kemarin (3/9) sore, PKL musiman terlihat memenuhi Jalan Ahmadi Yani dari tugu dhol sampai ke tugu Thomas Parr. Sekitar 70 lebih PKL musiman itu diketahui sudah menggelar lapak dagangan mereka Sabtu (31/8) lalu. Sampai kemarin, belum ada tindakan apapun dari pihak terkait untuk membersihkan area steril tersebut.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bengkulu, Martina Nengsih M.Pd membenarkan, bahwa berdasarkan hasil rapat, kawasan dari tugu dhol sampai ke tug Thomas Parr harus steril. Tidak boleh ada PKL yang berjualan di sepanjang jalan tersebut.

“Itu adalah hasil rapat secara bersama yang dihadiri oleh semua pihak terkait. Dari tugu dhol sampai tugu Thomas Parr harus bersih dari PKL, tidak boleh berjualan di sana,” ujarnya.

Martina menegaskan, lokasi untuk berjualan PKL sudah di sediakan di dalam Lapangan Merdeka dan di kawasan Kampung Cina. Sementara itu, Ketua Keluarga Kerukunan Tabut (KKT), Ir. Achmad Syiafril mengatakan sesuai hasil rapat bersama, memang Jalan Ahmad Yani dari tugu dhol sampai tugu Thomas Parr tidak boleh ada yang berjualan.

“Dari KKT tidak mengizinkan ada yang berjulaan di situ. Kami juga tidak mengetahui mengapa pedagang itu bisa berjualan di lokasi steril, dan smapai kini belum ditertibkan,” kritiknya.

 

Tagih Laporan PAD Lapak Tabut

Sementara itu, DPRD Kota Bengkulu meminta laporan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor sewa lapak sejumlah pedagang yang berjualan di seputaran lokasi event Festival Tabut. Pasalnya hingga kemarin (3/9), laporan PAD tersebut belum jelas disampaikan ke DPRD.

“Laporan PAD lapak pedagang tabut itu wajib disampaikan. Sebagai bagian dari transparansi pendapatan berkaitan sewa menyewa lapak pedagang itu. Sebab potensi PAD dari lapak pedagang itu lumayan besar setiap tahunnya itu,” kata Anggota DPRD Kota, Sudisman.

Menurut Sudisman, laporan PAD lapak pedagang diarena tabut tersebut wajib disampaikan keseluruhan untuk mencegah indikasi agar PAD tersebut tidak bocor. “Makanya kita minta data real yang jualan berapa, dan biayanya berapa itu harus disampaikan seluruh. Sebagai bentuk bagian dari transparansi. Karena PAD dalam event tahunan itu jangan sampai bocor, termasuk lapak pedagang ilegal yang berdiri tanpa izin wewenang wajib untuk ditertibkan,” ungkap politisi Hanura ini.

Dikatakan Sudisman, potensi PAD pedagang lapak tabut itu secara hitungannya mencapai ratusan juta rupiah. Ia juga mengatakan, bahwa dengan adanya laporan itu bisa membuat perbandingan PAD dari tahun sebelumnya.

“Jadi bila misal ternyata justru mengalami penurunan, maka mari sama-sama kita carikan solusinya agar menjadi lebih baik kedepannya seperti apa.  Dan ketika hasilnya nanti tidak memuaskan dari tahun sebelumnya, maka disarankan kepada pihak pemerintah kota untuk melakukan evaluasi,” bebernya.

Selain itu lanjut Sudisman, kedepannya juga pemkot perlu pendataan ulang lagi potensi PAD dalam kegiatan event tahunan seperti Festival Tabut itu. “Sebab data yang dulu dengan melihat kondisi sekarang jelas berbeda. Supaya tahu berapa sebenarnya potensi PAD lapak pedagang. Karena secara kasatmata bahwa potensi PAD lapak itu lumayan besar,” tukasnya.(cw3/new)

Berita Lainnya

Dewan Setuju Gaji Honorer Naik

BENGKULU – Ketua sementara  DPRD Kota Bengkulu, Suprianto, S.IP mendukung rencana untuk menaikkan gaji honorer ...

error: Content is protected !!