Senin , 16 September 2019
Home / Borgol / Pemotongan Dana Sudah Tradisi

Pemotongan Dana Sudah Tradisi

SAKSI: Para saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang digelar di PN Tipikor Bengkulu, Selasa.(foto: hasrul/rb)

BENGKULU – Sidang lanjutan perkara korupsi dugaan pemotongan dana kegiatan yang dikelola Dinas Kesehatan (Dinkes) Benteng kembali digelar PN  Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu. Mantan Plt. Kadis Kesehatan Benteng, Mulya Wardana, SKM duduk sebagai pesakitan.

Agenda sidang, Selasa (3/9) siang adalah pembuktian atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Ada empat saksi yang dihadirkan guna menguatkan argumen dakwaan JPU. Mereka merupakan staf dari Mulya Wardana saat menjabat Plt Kadiskes Benteng. Diantaranya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Idham, Fintor Gunanda selaku Bendahara Pengeluaran (sudah divonis bersalah) Nuraini  juga bendahara dan Marlaini selaku bendahara kegiatan.

Dalam keterangan tiga orang saksi yakni Idham, Nuraini dan Marlaini dimuka persidangan menyebutkan kalau Mulya Wardana saat menjaabt Plt Kadiskes tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pemotongan dana tersebut. “Pemotongan langsung dari bendahara pengeluaran,” ujar saksi Idham yang diamini Nuraini dan Marlaini.

Berbeda dengan keterangan saksi Fintor Gunanda yang sudah menjadi terpidana dalam perkara ini. Dengan tegas ia menyebutkan pemotongan anggaran tersebut sudah dilaksanakan sejak 2015 lalu yang mana dirinya selaku staf keuangan pada Dinkes Benteng diperintahkan oleh mantan Kadinkes Benteng, Elyandes Kori untuk memotong setiap anggaran kegiatan. Besarannya mencapai 10 persen dari setiap dana yang dicairkan.

Disebutnya, tradisi penyunatan uang negara itu terus berlanjut dimasa kepemimpinan Mulya Wardana. Hasil pemotongan dana tersebut bervariasi mulai dari Rp 30-35 juta. Fintor juga mengakui uang hasil pemotongan tersebut diperuntukkan untuk beberapa pihak. Diantaranya mengalir ke oknum penegak hukum, media, LSM. Juga untuk karangan bunga serta untuk keperluan atau kepentingan kepala dinas yang pada saat itu menjabat.

“Sudah sejak 2015 lalu. Sejak kepala dinasnya Pak Elyandes Kori. Saya diperintahkan untuk memotong dengan besaran 10 persen,” kata Fintor di hadapan majelis hakim yang diketuai Fitrizal Yanto, SH.

Sementara kuasa hukum Mulya Wardana, Jecky Haryanto, SH mengungkapkan berdasarkan keterangan saksi tersebut sudah jelas bahwa kliennya Mulya Wardana tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pemotongan seperti yang didakwa JPU. “Dari keterangan saksi itu jelas jika kliennya tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pemotongan,” kata Jecky usai persidangan.

Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda yang sama yakni masih mendengarkan keterangan dari saksi-saksi.(zie)

Berita Lainnya

Bayi Meninggal, Dosen Laporkan Oknum Dokter

BENGKULU – Seorang pengacara sekaligus dosen, Ana Tasia Pase, SH, MH, Jumat (13/9) petang melaporkan ...

error: Content is protected !!