Kamis , 19 September 2019
Home / Metropolis / Ruang Komisi DPRD Kota Mulai Diperketat

Ruang Komisi DPRD Kota Mulai Diperketat

TERTUTUP: Ruangan Komisi DPRD Kota saat ini mulai diperketat. Seluruh awak media tidak bisa bebas lagi masuk ke ruangan komisi untuk sekadar menemui narasumber.(foto: wahyu/rb)

BENGKULU – Tak sampai satu bulan usai pelantikan anggota DPRD Kota Bengkulu periode 2019-2024, saat ini muncul peraturan baru di gedung wakil rakyat yang terletak di Kelurahan Bentiring tersebut. Dimana, awak media maupun masyarakat yang akan menemui wakilnya di gedung itu,  tidak bisa bebas lagi masuk ke dalam ruang komisi.

Bila masyarakat ingin bertemu dengan anggota dewan atau awak media yang mau mewawancarai anggota DPRD di dalam ruang komisi, maka harus membuat janji terlebih dahulu kepada anggota DPRD yang akan ditemui. Tak cukup sampai disitu, juga harus melapor dulu kepada staff komisi, dan tetap menunggu di luar ruang komisi, yakni di ruang tunggu tamu.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Bengkulu, Adil Sitepu saat ditemui membantah larangan masuk ke ruang komisi tersebut. Ia mengungkapkan, bahwa  hal itu bukan merupakan larangan masuk, namun lebih ke penertiban kondisi saja. “Kalau wawancara tetap boleh silakan saja. Namun jika mau wawancara, ya tanya dulu ke staff atau janjian dulu ke dewan yang akan dituju. Jadi kita sudah sediakan kursi di ruang tunggu yang berada di luar ruangan komisi. Nanti juga dibuat ruangan wartawan tahun ini segera akan kita siapkan sarana prasarananya,” ucap Adil Sitepu.

Saat ditanya siapa yang mencetuskan peraturan tersebut, Sitepu berkilah, bahwa peraturan itu lahir dari kesepakatan bersama sekretariat dan dewan.  “Ya bukan terkesan kaku. Akan tetapi ini kesepakatan bersama, bukan ide perseorangan. Saat inikan kami sedang pendataan ruangan,” jelasnya.

Terpisah Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota, Sudisman mengaku bingung dengan pemberlakuan aturan tersebut. Bahkan ia justru tidak sepakat dengan adanya pembatasan bagi masyarakat maupun awak media yang ingin masuk ke ruang komisi.

“Sejauh ini kita tidak tahu soal itu, dan itu kesepakatan siapa. Karena namanya sepakat itu ada rapat pembahasan. Dan itu tidak ada sama sekali. Yang jelas kita kurang sependapat soal pemberlakuan pembatasan soal masuk ruangan itu,” ungkap Sudisman.

Ditambahkan Sudisman, aturan yang dibuat jangan terkesan kaku yang berdampak menimbulkan polemik yang tidak baik. “Semisal kalau lagi ada rapat tertentu ya bolehlah tidak diperkenankan masuk pasti mengerti. Namun hasil rapat harus disampaikan sebagai bentuk transparansi. Bukan diberlakukan setiap hari, saya tidak setuju kalau diberlakukan yang kesannya justru menimbulkan polemik,” tuturnya.

Senada disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Kota, Iswandi Ruslan, dirinya juga tidak mengetahui soal peraturan larangan berkaitan untuk masuk ruangan komisi tersebut. “Jelas aneh sepakatnya itu dari mana. Sebab kita tidak tahu soal peraturan itu. Jadi kita minta pihak secretariat, sebelum memberlakukan itu harus disampaikan dulu lewat rapat agar semuanya terang,” jelasnya.(new)

Berita Lainnya

Tingkatkan Literasi Inklusi Keuangan, 10.000 Pelajar Aktivasi Polis Asuransi

BENGKULU– Untuk meningkatkan angka literasi keuangan di Provinsi Bengkulu, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan ...

error: Content is protected !!