Kamis , 19 September 2019
Home / Daerah / Lebong / Akomodir Dana Pilbup 2020

Akomodir Dana Pilbup 2020

PERSIAPAN : Rapat internal KPU Kabupaten Lebong menghadapi persiapan Pilbup 2020.(foto: aris/rb)

PELABAI – Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong akan mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019. Revisi bertujuan mengakomodir usulan anggaran Pemilihan Bupati (Pilbup) Lebong 2020. ‘’Peluangnya masih ada karena saat ini Perda APBD-P masih diverifikasi Pemprov (Pemerintah Provinsi, red) Bengkulu,’’ kata Mustarani.

Diakuinya, usulan dana pilbup yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong dicoret dalam Perda APBD-P 2019 karena belum ada regulasi yang manjadi payung hukum. KPU belum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. ‘’Dari Mendagri (menteri dalam negeri, red) juga belum ada instruksi terkait anggaran Pilkada,’’ tukas Mustarani.

Sementara Ketua KPU Lebong Salahudin Al Khidhr, SE mengatakan, pihaknya baru menyelesaikan perumusan kebutuhan anggaran Pilbup Lebong 2020 yang tahapannya dimulai bulan ini. Khusus tahapan 4 bulan ke depan, KPU membutuhkan dana Rp 579 juta untuk menyelenggarakan tahap awal Pilbup Lebong 2020. ‘’Angka itu sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Pilkada Serentak 2020 yang diterbitkan tanggal 9 Agustus 2019,’’ ungkap Salahudin usai rapat internal perumusan kebutuhan anggaran Pilbup Lebong 2020, kemarin (4/9).

Sementara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada yang Bersumber dari APBD telah diatur masalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) paling lambat 1 Oktober 2019. Untuk pencairan dibagi 3 tahap. Tahap pertama 40 persen, tahap kedua 50 persen dan tahap ketiga 10 persen. ‘’Namun resminya kami masih menunggu suratnya dari Permendagri,’’ terang Salahudin.

Dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Pilkada Serentak 2020 dijabarkan pelaksanaan tahapan pilkada sudah harus dimulai akhir September 2019. Meliputi perencanaan program dan anggaran. Termasuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.(sca)

Berita Lainnya

Lelang Jabatan 4 Kadis Batal

PELABAI – Lelang empat jabatan eselon II setingkat kepala dinas (kadis) yang direncanakan Pemkab Labong ...

error: Content is protected !!