Jumat , 18 Oktober 2019
Home / Daerah / Mukomuko / Aturan Pilkades Serentak

Aturan Pilkades Serentak

Gianto

MUKOMUKO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Mukomuko merespon positif terkait diperbolehkannya calon kepala desa (Cakades) berdomisili dari luar desa.

DPMD merancang, meskipun Cakades dari luar desa setempat setelah dilantik jadi Kades, yang bersangkutan tetap berdomisili atau tinggal di desa itu. Dengan pertimbangan, layanan pada pemerintahan desa (Pemdes) tidak mengenal libur.

“Pelayanan Pemerintah Desa di daerah kita ini bisa dibilang 24 jam. Bagaimana nanti kalau Kadesnya itu tinggal di luar desa,’’ kata Kepala Dinas (Kadis) PMD Mukomuko, Gianto, SH, M.Si.

DPMD masih belum temukan format yang tepat untuk membuat aturan terkait kalau Cakades yang tidak berdomisili di desa tersebut terpilih nantinya. ‘’Intinya kita ingin pemerintahan desa di Kabupaten Mukomuko dapat berjalan maksimal mana kala ada Kades terpilih berasal dari luar desa,” papar Gianto.

Ketentuan tersebut dinilai sangat perlu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila di sebuah desa itu Kadesnya bukan berasal dari desa setempat atau tidak tinggal di desa tersebut.

“Kalau melarang Cakdes dari luar desa, tak mungkin. Tapi bisa saja dikeluarkan aturan turunan yang mengatur kewajiban Kades terpilih dari luar desa dengan tujuan efektifitas pemerintahan desa setempat,” jelasnya.

Lanjut Gianto, belum diputuskan, apakah aturan soal kewajiban menetap dan berdomisili atau tinggal dimuat dalam peraturan bupati (Perbup). Atau cukup dimasukkan dalam aturan yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara Pilkades tingkat kabupaten. Atau cukup ditetapkan panitia Pilkades tingkat desa.

“Kita belum tahu. Apa kita tuangkan dalam aturan panitia Pilkades. Atau aturan yang lebih tinggi, yakni peraturan setingkat kabupaten. Kita masih godok terkait hal ini,” papar Gianto.

Tahun 2020 mendatang Pilkades serentak di Kabupaten Mukomuko akan diikuti 47 desa, dari total 148 desa se-Kabupaten Mukomuko. Dari 47 desa itu, ada satu desa yang ikut Pilkades tahun 2018, Desa Sibak Kecamatan Ipuh.

Namun diikutkan lagi di Pilkades serentak tahun 2020. Ini karena Kades terpilih saat itu tidak bersedia dilantik, memilih jadi komisioner KPU Mukomuko.(hue)

Berita Lainnya

Akhir Oktober, APBDP Bisa Dibelanjakan

MUKOMUKO – Dinyatakan Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko, Weni Jaro, M.Si, Perda APBD ...

error: Content is protected !!