Jumat , 20 September 2019
Home / Berita utama / Perebutan Pimpinan AKD Rentan Money Politic

Perebutan Pimpinan AKD Rentan Money Politic

Melyan Sori

BENGKULU – Meskipun tahapan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Provinsi Bengkulu belum dimulai, namun sejumlah parpol sudah melakukan lobi-lobi politik untuk mengincar kursi ketua komisi. Persaingan perebutan ketua komisi ini diprediksi bakal sengit mengingat banyaknya “bintang” figur lama duduk di DPRD Provinsi Bengkulu.

Sengitnya perebutan pimpinan AKD terutama pada ketua komisi favorit, menurut Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskasi) Provinsi Bengkulu, Melyan Sori menjadikan praktik transaksional suap menyuap “money politic” rawan terjadi pada pemilihan ketua komisi di DPRD Provinsi Bengkulu.

“Praktik ini sulit untuk dibuktikan. Tetapi dari informasi selama ini yang kita terima dari teman-teman di DPRD pemilihan unsur ketua komisi ini rentan sekali dengan sogok menyogok “money politic” dalam perebutan pimpinan AKD,” ujar Melyan.

Harusnya, sambung Melyan, praktik suap menyuap pada pemilihan pimpinan AKD jangan sampai terjadi. Lantaran praktik inilah yang akhirnya akan melahirkan unsur pimpinan ditingkat komisi menjadi tidak berkualitas . Komisi juga merupakan ujung tombak dalam hal kinerja DPRD. Mereka memiliki mitra-mitra di eksekutif termasuk di luar itu. Bila pimpinan komisi tidak memiliki kapasitas yang baik maka akan membuat ketidakbecusan kerja dari komisi tersebut.

“Kita nilai beberapa komisi di DPRD provinsi banyak tidak melaksanakan perannya sebagai unsur pimpinan yang bagus. Karena kita beberapa kali bersinggungan dengan komisi-komisi yang ada di DPRD provinsi itu,” bebernya.

Selain itu, sambung Melyan, bila pemimpin komisi nantinya terpilih hanya karena memiliki kekuatan uang maka akan melahirkan sosok pemimpin yang tidak mempunyai kapasitas dan tidak berintegritas. “Kalau dia memperoleh kursi pimpinan AKD dengan menyogok maka dia akan berupaya mengembalikan uang tersebut dengan mencari celah melakukan transaksi pribadi,” tuturnya.

Untuk membongkar praktik suap menyuap ini, Melyan menyarankan agar anggota dewan yang memiliki akses informasi tersebut akan tetapi menolak praktik tersebut dapat membongkarnya. “Makanya jadi anggora dewan itu harus siap dibenci dengan sesama kawan. Kalau ada bongkar saja praktik yang tidak benar di dewan itu, nanti masyarakat akan mendukung. Kalau mau, kami membuka diri untuk hal itu,” tukasnya.

Terpisah, Sekretaris DPD Golkar Provinsi Bengkulu Samsu Amanah mengakui saat ini parpolnya sudah memulai “lobi-lobi” dengan parpol lainnya untuk saling membantu menempatkan anggota fraksinya sebagai pimpinan di AKD. Lobi-lobi dalam politik menurutnya hal yang lumrah dan biasa. Semua fraksi yang berkeinginan menempatkan anggota fraksinya sebagai unsur pimpinan AKD akan melakukan hal tersebut.

Akan tetapi untuk praktik suap menyuap, menurut Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu sementara, hal itu jangan sampai terjadi dan dirinya yakin anggota dewan sekarang ini tidak akan melakukannya. Prinsipnya AKD itu bergantung satu sama lainnya, kalau hanya satu atau 2 komisi menjadi idola itu tentu tidak bagus.

“Kalau perebutan ketua AKD itu nantinya lobinya antara anggota komisi itu sendiri. Tidak perlu lah pakai pendekatan itu (suap menyuap),” tegasnya.

Samsu menambahkan tugas pimpinan sementara ini hanya memfasilitasi pembentukan fraksi, tata terib, dan pimpinan definitif. Setelah itu baru membentuk AKD. Untuk Golkar dengan perolehan 7 kursi bisa membuat fraksi penuh, dengan mengusung nama fraksi Golkar. Pihaknya sudah menyampaikan usulan fraksi Golkar, yaitu dengan komposisi ketua fraksi dipegang Sumardi, dan sekretaris diisi Badrun Hasani.

“Golkar sudah rapat fraksi, dan kita akan menempatkan anggota fraksi di semua alat kelengkapan dewan,” demikian Samsu. (key)

Berita Lainnya

Tiga Kali Imam Nahrawi Mangkir dari Panggilan KPK

JAKARTA – KPK kembali melayangkan surat panggilan ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi ...

error: Content is protected !!