Kamis , 19 September 2019
Home / Daerah / Seluma / Sekda Ingatkan Lurah Tak Tersandung Hukum

Sekda Ingatkan Lurah Tak Tersandung Hukum

SOSIALISASI: Sosialisasi dana kelurahan yang digelar Pemkab Seluma di aula BPKD Seluma, kamis (5/9).(foto: Yayan/RB)

SELUMA – Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, Irihadi, S.Sos, M.Si mengingatkan 20 lurah agar tidak tersandung hukum. Ini karena dalam waktu dekat 20 kelurahan yang ada di Kabupaten Seluma akan menerima alokasi dana kelurahan sebesar Rp 700 juta perkelurahan. Dana diperuntukkan peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Disampaikan Irihadi saat membuka sosialisasi pemanfaatan dana kelurahan, kamis (5/9) pagi. Dalam mengelola dan merealisasikan dana kelurahan harus sesuai prosedur dan aturan yang ada. Sehingga tidak lurah tak tersandung permasalahan hukum.

‘’Saya tidak ingin dengar ada lurah yang bermasalah dalam pengelolaan dan realisasi dana kelurahan. Apalagi sampai ada yang masuk penjara,’’ tegas Irihadi.

Dikucurkannya dana kelurahan sebagai upaya pemerintah pusat mendukung kemajuan 20 kelurahan yang ada di Kabupaten Seluma. Sehingga diharapkan semua kelurahan itu melakukan pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

‘’Kita ingin kelurahan ini dapat memanfaatkan dana kelurahan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukan. Sehingga keinginan pemerintah pusat untuk memajukan kelurahan dapat terwujud,’’ kata Irihadi.

Dalam melakukan realisasi dana kelurahan ucap Irihadi, pihak kelurahan dapat bermusyawarah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk menentukan arah realisasi dana kelurahan diterapkan. LPM ini bertugas membawa aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan yang diperlukan untuk direalisasikan melalui dana kelurahan.

“Silakan bicarakan dengan LPM apa saja pembangunan yang akan direalisasikan. Sehingga penggunaan dana kelurahan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,’’ ujarnya.

Tambah Irihadi, untuk pembangunan fisik, pihak kelurahan bisa menggunakan pihak ketiga. Karena kelurahan sama dengan OPD. Sehingga semua kegiatan fisik yang dilaksanakan harus di RAB secara terperinci dan disetujui oleh LPM.(aba)

Berita Lainnya

Anggaran Perjalanan Dinas 2020 Dikurangi

SELUMA – Ekspose rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2020 ...

error: Content is protected !!