Kamis , 19 September 2019
Home / Berita utama / Tindak Lanjut Temuan BPK Masih Rendah

Tindak Lanjut Temuan BPK Masih Rendah

FOTO BERSAMA: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah berfoto bersama mantan Kepala Perwakilan BPK Bengkulu Arif Agus, SE, MM,Ak, CA, Kepala Perwakilan BPK Bengkulu baru R. Aryo Seto Bomantari, SE, MM, Ak, CA, Anggota V BPK RI Isma yatun, Auditor Utama Keuangan Negara V Novian Herodwijanto, dan kepala daerah. (yunike/rb)

BENGKULU – Tindak lanjut temuan BPK di Provinsi Bengkulu dinilai masih rendah. Hal ini disampaikan Anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun, M.T saat acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Jumat (6/9) di Auditorium BPK Perwakilan Bengkulu.

“Persentase tindaklanjut semester 1 tahun 2019 di Provinsi Bengkulu sebesar 63 persen. Kalau dibandingkan provinsi lain sudah lebih 80 persen. Jadi memang bapak (gubernur) harus lebih kerja keras lagi,” ujar Isma Yatun.

Selain semua kabupaten/kota dan provinsi bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), lanjut Isma, Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah diharapkan dapat meningkatkan persentase tindaklanjut terhadap temuan audit BPK. Menurutnya, BPK memang bukan untuk ditakuti tapi bisa bersinergi dan menjalin koordinasi, berkomunikasi dengan pemda.

Guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang Iebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. “Jadi selain WTP, gubernur juga diharapkan dapat meningkatkan persentase tindaklanjut dari temuan. BPK bukan untuk ditakuti,” tegas Isma.

Sambung Isma, BPK akan terus berupaya meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan nasional. Dalam rencana strategis BPK Tahun 2016- 2020, BPK menempatkan diri sebagai pendorong pengelolaan keuangan negara dalam mencapai tujuan negara. Melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bennanfaat.  Mencermati tuntutan masyarakat saat ini, pemerintah diminta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangannya.

Masyarakat semakin dewasa dan paham, bahwa uang yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah merupakan uang yang diamanatkan kepada pengelola pemerintahan sehingga keterbukaan penggunaan dana merupakan sebuah keharusan saai ini.  “Wujud akuntabilitas dan transparansi tersebut tercermin dalam opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” bebernya

Melalui kesempatan ini Isma mengajak para kepala daerah bersama dengan badan legislatif, untuk berupaya mejudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan dapat diperanggungjawabkan. Salah satunya melalui perbaikan sistem pengendalian intern. Selain itu, juga perlu menetapkan aturan-aturan Iebih lanjut atas ketentuan yang masih bersifat umum. Supaya proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana APBD lebih tertib dan akuntabel.

BPK memandang, bahwa pertanggungjawaban keuangan akan Iebih baik Iagi, apabila disertai dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang diwujudkan dalam bentuk program maupun kegiatan. Untuk membantu memberikan keyakinan yang memadai atas kinerja pengelolaan keuangan yang baik ini, BPK berkepentingan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jenis pemeriksaan kinerja.

Dengan pemeriksaan kinerja ini, menurutnya, BPK akan dapat menilai mengenai ke-ekonomisan, keefisienan, dan ke-efektifan suatu program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, diharapkan akan menjadi bahan acuan dan referensi bagi pengambilan kebijakan

“Saya berharap bahwa pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT yang dilakukan oleh BPK akan menjadi sebuah proses yang dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan,” tutur Isma.

Isma juga menyampaikan bahwa proses mutasi dan rotasi yang BPK lakukan merupakan sebuah proses yang alami bagi setiap organisasi. Mutasi ini dilakukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kebutuhan organisasi, tetapi juga diharapkan dapat menjadi penyegaran dan pendorong bagi para pejabat terkait, untuk meningkatkan kinerjanya di unit kerja barunya. Sertijab bukan sekedar acara seremonial dan tradisi belaka., namun pada hakekatnya dalam rangka menjaga kontinuitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

“Serta menjalin komunikasi, membangun sinergi dan meningkatkan koordinasi dengan bapak, ibu sekalian sebagai stakeholder, dan mitra kerja sama BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu,” beber Isma.

Menanggapi masih rendahnya persentase tindaklanjut terhadap temuan BPK ini, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang hadir langsung pada saat acara sertijab kemarin, mengakui bahwa tindaklanjut tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan. Sekda didampingi inspektur daerah sudah menggelar rapat bersama pimpinan kepala OPD.

“Memang masih jauh dari target yang sudah ditetapkan. Saya sudah minta digenjot kembali, dan lebih fokus pada tindaklanjut adminisitratif dulu tapi ini memang harus lebih intens dari kepala OPD. Termasuk kabuparen/kota juga,” imbuhnya.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu yang baru R. Aryo Seto Bomantari, SE, MM, Ak, CA mengatakan dirinya akan melanjutkan program yang sudah direncanakan pada tahun 2019 ini. Seperti pemeriksaan kinerja, PDTT, dan pemantauan tindaklanjut. “Saya akan melanjutkan yang sudah direncanakan tahun 2019,” katanya singkat.

Sebelum acara sertijab dilakukan, Sekretaris Jenderal BPK R1, Bahtiar Arif, S.E., M.Fin., Ak., pada tanggal 16 Juli 2019 lalu di Auditorium BPK RI Pusat, telah melantik R. Aryo Seto Bomantari, SE, MM,Ak, CA sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu menggantikan Arif Agus, SE, MM,Ak, CA yang sudah menjabat sejak September 2018. Arif Agus sendiri, selanjutnya mengemban tugas baru sebagai Kalan BPK Provinsi Aceh.

Turut hadir pada acara sertijaba kemarin, Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V), Novian Herodwijanto, S.E, M.M., Ak., CA., Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Ketua/wakil ketua DPRD dan bupati/walikota atang yang mewakili se-Provinsi Bengkulu. Serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Provinsi Bengkulu. (key)

Berita Lainnya

Transformasi Perpustakaan Stakeholder Meeting

BENGKULU- Membangun kesadaran pentingnya perpustakaan, Rabu (18/9) digelar Stakeholder Meeting Provinsi Bengkulu. Acara yang berlangsung hingga Kamis ...

error: Content is protected !!