Rabu , 20 November 2019
Home / Daerah / Kepahiang / DLH Klaim Mobnas Mati Pajak Sudah Tidak Beroperasi Lagi

DLH Klaim Mobnas Mati Pajak Sudah Tidak Beroperasi Lagi

DLH: Tampak salah satu mobil dinas milik DLH Kabupaten Kepahiang dalam menjalankan fungsinya mengangkut material hasil penataan di kawasan Kantor Bupati Kepahiang, Senin (9/9).(foto: arie/rb)

KEPAHIANG – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepahiang, Mukhtar Yatib, S.Pd akhirnya angkat bicara soal mobil dinas (Mobnas) DLH yang sudah 5 tahun mati pajak. Menurutnya Mobnas yang mati pajak tersebut merupakan mobil yang sudah tidak beroperasi lagi dan sebentar lagi akan dilakukan lelang.

“Sebenarnya bukan mobil dinas itu, karena mobil itu sudah masuk dalam daftar mobil yang akan dilelang. Kita sudah laporkan ke BKD untuk penghapusan aset dan tidak lagi membayar pajaknya,” ungkap Mukhtar, Senin (9/9).

Ia mengakui bahwa tidak hanya 2 unit Mobnas di DLH yang mati pajak, menurutnya ada beberapa unit lagi Mobnas di DLH yang memang mati pajak karena masuk dalam daftar kendaraan untuk dilelang. “Mobil itu kan sudah tidak beroperasi lagi dan sudah tidak layak jalan. Mungkin saja saat gambarnya dapat oleh media, mobil sedang dipakai karena memang kalau sekedar berjalan memang masih bisa itu mobil,” ujarnya.

Terkait anggaran pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran pajak, diakui Mukhtar, anggaran tersebut belum dicairkan karena biasanya pencairan pembayaran pajak dilakukan di akhir tahun. “Kita tetap bayar pajak kendaraan yang memang masih beroperasi. Tapi kalau yang tidak beroperasi lagi, memang belum kita bayarkan pajaknya,” beber Mukhtar.

Diketahui sebelumnya, kendaraan dinas milik DLH Kabupaten Kepahiang jenis dump truk merek Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi BD 8007 GY, yang pajak kendaraannya mati sejak tahun 2014 lalu. Padahal dana pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas atau operasional di DLH Kabupaten Kepahiang berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2019 sebesar Rp 944,5 juta.

Di sisi lain, Kapolres Kepahiang, AKBP Pahala Simanjuntak, SH, S.IK melalui Kasat Reskrim, AKP Yusiady, S.IK mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan terhadap DLH Kabupaten Kepahiang guna melakukan klarifikasi terkait hal tersebut. Klarifikasi ini dilakukan untuk mencari tahu kemana aliran anggaran pemeliharaan kendaraan dinas tersebut, apakah memang belum dibayarkan atau tidak dibayarkan.

“Setiap tahun anggarannya dianggarkan, kemana aliran dananya? Kita akan panggil pihak DLH dalam waktu dekat ini untuk memastikan hal itu,” jelas Yusiady.

Terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang, Zamzami Zubir, SE, MM mengatakan, banyaknya kendaraan dinas di OPD yang tidak membayar pajak lantaran selama ini terjadi kesalahpahaman bahwa pembayaran pajak ditanggung oleh Sekretariat Daerah (Setda). Padahal tanggung jawab pembayaran pajak itu merupakan tanggung jawab OPD masing-masing.

“Padahal siapa yang memegang kendaraan dinas itu yang bertanggung jawab atas pajak kendaraannya. Selain itu juga ada beberapa kendaraan dinas yang memang tidak termonitor, karena OPD-nya tidak melapor kepada pihak kami,” singkat Sekda. (sly)

Berita Lainnya

Jelang Akhir  188 Pejabat Pemda Kepahiang Dimutasi

KEPAHIANG–  Pemkab Kepahiang kembali menggelar mutasi jabatan, Selasa (19/11) siang. Sebanyak 188 pejabat eselon III ...

error: Content is protected !!