Rabu , 20 November 2019
Home / Daerah / Lebong / Minta Provinsi Tutup Galian C

Minta Provinsi Tutup Galian C

RAWAN: Peninjauan banjir dan longsor tahun 2018 di Kecamatan Lebong Selatan yang diduga akibat aktivitas galian C di sekitaran lokasi PGE Hulu Lais.(foto: aris/rb)

LEBONG TENGAH – Kendati sudah berulang kali dikritik masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong belum juga mengambil langkah tegas menyegel tambang galian C yang tidak mengantongi atau belum memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bahkan beberapa tambang bandel itu tidak hanya masih beroperasi, namun memperbanyak produksinya seiring kebutuhan proyek di Kabupaten Lebong yang memasuki penghujung tahun.

Atas kondisi itu, tokoh masyarakat Lebong, Rozi Antoni meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menindak tegas para pengusaha tambang galian C ilegal. Tidak hanya sebatas menutup tambangnya, Pemprov juga diminta menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelakunya. ‘’Kalau tidak juga ditindak tegas, kami masyarakat justru menaruh curiga kepada pemerintah kok tambang ilegal dibiarkan,’’ tegas Rozi.

Dipastikannya, hampir seluruh tambang galian C di Kabupaten Lebong tidak mengindahkan kelangsungan ekosistem dan lingkungan. Bahkan beberapa di antaranya diduga merupakan pemicu sejumlah bencana banjir dan longsor di Kabupaten Lebong. Ada yang melakukan pengerukan batu hingga ke dinding Daerah Aliran Sungai (DAS). ‘’Keberadaan tambang ini juga mempercepat kerusakan jalan karena truk bermuatan material galian C sering over tonase,’’ tukas Rozi.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebong, Bambang ASB, S.Sos belum bisa dikonfirmasi. Namun dari keterangan Kabid Pendapatan, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Rudi Hartono, SE, M.Ak, hanya 4 tambang yang rutin membayar pajak dari 12 tambang resmi yang mengantongi izin. ‘’Syarat pemungutan pajak galian C itu tentu saja IUP yang membuktikan bahwa aktivitas penambangannya legal,’’ tandas Rudi.(sca)

Berita Lainnya

Seluruh OPD Bakal Aplikasi Non-Tunai

PELABAI- Tidak hanya Badan Keuangan Daerah (BKD), seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten ...

error: Content is protected !!