Rabu , 20 November 2019
Home / Daerah / Mukomuko / TKPRD Tolak Cabut Surat

TKPRD Tolak Cabut Surat

Marjohan

MUKOMUKO – Desakan pengusaha quary supaya Pemkab Mukomuko, melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) mencabut Surat yang dilayangkan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, tidak akan terwujud.

Ini ditegaskan Ketua TKPRD Mukomuko yang juga Sekda Mukomuko, Drs. H. Marjohan. Disebutkan, surat yang sudah diterbitkan itu sudah berdasarkan aturan. Dan surat itu juga dilayangkan untuk memenuhi persyaratan sesuai permintaan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.

Maka dilayangkanlah surat yang menyatakan, wilayah yang termasuk pertambangan di Kabupaten Mukomuko. Yakni Kecamatan V Koto, Malin Deman, Penarik, Teramang Jaya, Pondok Suguh, Air Rami dan Kecamatan Sungai Rumbai.

“Pemkab Mukomuko tidak menghentikan sementara Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP). Dan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu yang menghentikan sementara IUP OP.

Yang dasar penghentian itu, kata Marjohan,

Karena tak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012-2032,” paparnya.

Lebih lanjut diterangkannya, sudah secara bersama-sama untuk mencari solusi. Yakni  dengan menghadirkan pihak pengusaha quary, bersama Kejar Mukomuko, Polres Mukomuko dan Kodim 0428/Mukomuko. Tapi sampai kini masih diproses lebih lanjut untuk solusi bersama.

Pemkab Mukomuko juga tengah mengupayakan revisi atas Perda yang mengatur Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Mukomjuko. “Kita minta pengusaha quary bersabar. Perda RTRW itu akan direvisi, tapi sekarang sedang dikerjakan konsultan. Nantinya akan dibahas lebih lanjut bersama legislatif hingga di Perdakan,” jelas Marjohan.

Sementara itu Kuasa Hukum pengusaha Quary, Muslim Chaniago, SH, MH menghormati apapun keputusan Pemkab Mukomuko. Meski demikian, pemilik usaha juga mempunyai hak mengambil langkah-langkah secara hukum.

‘’Kami minta surat TKPRD tersebut dicabut. Karena surat tersebut menjadi dasar ESDM Provinsi Bengkulu untuk menghentikan usaha quary,” tegasnya.

Menurutnya, pemilik usaha butuh kepastian hukum untuk berinvestasi. Karena sudah mengantongi izin dan masih berlaku. “Izin diterbitkan Pemprov Bengkulu, pajaknya diambil Kabupaten Mukomuko. Artinya, proses transisi ini belum selesai,” jelas Muslim.

Ia menyatakan, kalau persoalan itu tidak segera ada solusi akan menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif dan menambah pengangguran baru.

“Saya tidak hanya membantu pengusaha saja, tapi bantu Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Agaar terhindar dari penggunaan material yang diduga illegal yang diperuntukan pembangunan di daerah ini,” tandasnya. (hue)

Berita Lainnya

Bangun Gedung Olahraga, Kuras Dana Alokasi Khusus Rp 12,8 Miliar   

MUKOMUKO – Tahun 2020 Mukomuko akan bangun Gedung Olahraga refresentatip. Untuk merealisasikan venue olahraga itu, ...

error: Content is protected !!