Kamis , 19 September 2019
Home / Daerah / Mukomuko / Kuari Ditolak Warga, Camat Bingung Izin Bisa Terbit

Kuari Ditolak Warga, Camat Bingung Izin Bisa Terbit

V KOTO – Sejumlah warga di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto, diinformasikan menolak beroperasinya usaha kuari di desa tersebut. Kuari ini diduga milik salah seorang anggota DPRD Mukomuko.  Camat V Koto, Evi Busmanja dikonfirmasi, membenarkan adanya penolakan warga tersebut. Namun tidak sampai pada aksi massa. Sepengetahuan Evi kuari itu memang milik salah seorang anggota DPRD Mukomuko. “kalau warga menolak, iya. Tapi bukan demo, tidak benar ada aksi unjuk rasa atas beroperasinya kuari itu,” kata Camat.

Diterang Camat, penolakan warga dituangkan dalam bentuk surat. Sesuai hasil musyawarah dan kesepakatan warga Desa Pondok Panjang. Dan surat dimaksud, ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja (DPMPPTK) Mukomuko. Serta kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mukomuko.  “Surat penolakan juga ditujukan kepada DPRD Mukomuko serta dinas terkait di Pemerintahan Provinsi Bengkulu,” kata Camat.

Evi mengaku heran, izin kuari itu  bisa terbit.Setahu dirinya, dari awal, rencana pembukaan kuari, sudah ditolak warga setempat.  “Dokumen yang digunakan untuk pengurusan izin itu, semuanya dokumen Januari 2018. Itu sudah terjadi penolakan oleh warga. Kok bisa izinnya keluar 4 Agustus lalu. Inilah yang memicu warga melakukan penolakan,” tandasnya.

Kabid Penataan, Perlindungan dan Peningkatan Kapasitas DLH Mukomuko, Fernandi Septano, S.Hut, MM tidak menampik, dinasnya turut mengeluarkan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan izin ke Pemprov Bengkulu. Namun tindakan itu kata Fernandi, sudah diawali dengan rekomendasi dari pemerintahan desa maupun kecamatan setempat. Baik itu dokumen berupa rekomendasi UKL-UPL serta izin lingkungan, sudah dikeluarkan DLH Mukomuko, sebagai syarat penerbitan izin kuari. “Rekomendasi dari desa dan kecamatan sudah kita terima. Tentu proses perizinan yang menjadi wewenang DLH, kita proses, sesuai prosedur. Dalam saat proses berjalan, kita tidak ada menerima surat penolakan dari warga. Acuan DLH jelas, dokumen dan administrasi yang diterima,” jelas Fernandi.

Terkait penolakan warga, anggota DPRD Mukomuko yang dimaksud belum dapat dikonfirmasi. Meskipun saat dihubungi via telepon, direspon. Demikian juga saat dihubungi melalui whatsapp, juga direspon. Namun bukan dibalas langsung oleh yang bersangkutan. Lantaran handphone yang dihubungi tertinggal di rumah, sementara yang bersangkutan, berdasarkan keterangan dari yang merespon saat upaya konfirmasi, masih ada pekerjaan di luar. (hue)

Berita Lainnya

UPTD Tempuh Jalur Hukum

MUKOMUKO – Perebutan pasokan air dari aliran irigasi Bendungan Manjuto makin menjadi. Untuk menekan masalah ...

error: Content is protected !!