Jumat , 20 September 2019
Home / Berita utama / Pimpinan Didominasi Wajah Baru

Pimpinan Didominasi Wajah Baru

FRAKSI SAH: Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, Erna Sari Dewi dan Sefty Yuslina usai rapat paripurna, Selasa (10/9). (yunike/rb)

BENGKULU – Fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu terbentuk. Ada delapan fraksi disetujui dan disahkan pada rapat paripurna pembentukan fraksi, tata tertib DPRD, dan kode etik, Selasa (10/9) di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu. Terdiri dari enam fraksi penuh, dan dua fraksi gabungan parpol.

Kedelapan fraksi ini, meliputi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) diketuai Edwar Samsi, fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dipimpin Sumardi, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) diketuai Herwin Suberhani, fraksi Partai NasDem dipimpin Tantawi Dali, fraksi Partai Demokrat diketuai Edison Simbolon, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipimpin Zainal.

Kemudian fraksi Amanat Keadilan yang merupakan gabungan PAN dan PKS diketuai Sujono dari PKS. Lalu fraksi Persatuan Nurani Indonesia gabungan dari tiga parpol, yaitu Hanura, Perindo dan PPP dengan ketua fraksi dari partai Hanura Usin Abdisyah Putra Sembiring. Pimpinan fraksi didominasi wajah baru. (selengkapnya lihat grafis).

“Kewenangan pimpinan sementara ini sebagaimana diatur tugasnya hanya memfasilitasi terbentuknya fraksi, rancangan tatib, kode etik dan terakhir pimpinan definitif,” ujar Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Bengkulu Samsu Amanah.

Untuk pembentukan kelengkapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sambung Samsu menunggu pimpinan definitif terbentuk. Sedangkan untuk pembentukan rancangan tatib dan kode etik menjadi tugas Tim Penyusunan yang juga sudah dbentuk dalam rapat paripurna kemarin. Tim Penyusunan Tatib dan Tim Penyusunan Kode Etik ini merupakan perwakilan dari masing-masing fraksi.

“Tadi (kemarin, red) sempat terjadi perdebatan dibentuk pansus atau dibuat nama lain. Namun sesuai dengan peraturan yang ada kalau pansus itu perwakilan dari komisi sementara komisi sendiri belum terbentuk, sehingga nama pansus batal digunakan,” bebernya.Samsu sendiri juga lebih menyetujui nama Tim Penyusun Tatib dan Tim Penyusun Kode Etik. Menurutnya selain karena ada peraturan bahwa pansus merupakan perwakilan dari setiap komisi, juga dengan mengambil nama tim penyusun ini maka anggota dewan yang bisa dilibatkan tidak dibatasi. Ditargetkan rancangan tatib dank ode etik ini tuntas sebelum SK pimpinan definitif keluar dari mendagri.

“Kalau pansus itu maksimal 15 orang, kalau tim penyusun iyah tergantung usulan fraksi. Semua anggota dewan bisa terlibat.” beber Sekretaris DPD Golkar Provinsi Bengkulu ini.

Pantauan RB, pada rapat ini mayoritas anggota dewan hadir, kecuali dari fraksi Demokrat karena ada kegiatan kepartaian di luar. rapat paripurna perdana anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2019-2024 ini banjir interupsi. Paling alot pada saat pembentukan rancangan tatib dewan dan kode etik. Setelah beberapa anggota dewan melayangkan interupsi, lalu akhir pimpinan rapat paripurna Ihsan Fajri mengambil kesimpulan lalu meminta kesepakatan bersama. Nama tim penyusunan untuk pembentukan rancangan tatib dan kode etik lalu disepakati.

“Percepat pembentukan AKD sebelum pansus tatib dan kode etik. Karena di dalam PP tidak mengatur atau mengamanatkan fraksi membentuk pansus. Dasar pembentukan pansus itu semestinya perwakilan dari komisi,” interupsi Usin Abdisyah Putra Sembiring yang mengawali rapat paripurna pembentukan tatib dan kode etik. (key)

Berita Lainnya

Tiga Kali Imam Nahrawi Mangkir dari Panggilan KPK

JAKARTA – KPK kembali melayangkan surat panggilan ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi ...

error: Content is protected !!