Kamis , 19 September 2019
Home / Daerah / Lebong / 2020 Pengadaan Randis Ditiadakan

2020 Pengadaan Randis Ditiadakan

H. Mustarani Abidin

PELABAI – Pemkab Lebong baru saja melakukan penghapusan aset bergerak berupa kendaraan dinas (randis) secara besar-besaran. Namun demikian di tahun 2020 dipastikan tidak ada pengadaan randis baru pengganti randis lama yang sudah dilelang.

Kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meniadakan pembelian randis baru menimbang kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) Lebong 2020 yang menembus angka Rp 31 miliar. ‘’APBD tahun depan fokus untuk mengakomodir kebutuhan pilbup,’’ kata Sekda Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si selaku ketua TAPD.

Tidak hanya pengadaan kendaraan dinas, TAPD juga tidak akan mengakomodir kebutuhan pengadaan pakaian dinas (Pakdin). Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diimbau memprioritaskan program pembangunan yang mendukung 16 program unggulan Pemkab Lebong sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. ‘’Atas kebijakan ini, setiap OPD dituntut bisa memaksimalkan penggunaan kendaraan dinas serta merawat dengan baik pakaian dinas yang dimiliki saat ini,’’ terang Mustarani.

Lebih lanjut disampaikannya, jumlah kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Lebong dinilai masih cukup. Termasuk kondisinya, secara umum masih layak digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional OPD dalam menjalankan tugas. Kalaupun ada OPD yang masih kekurangan kendaraan dinas, dimintanya koordinasi ke Bidang Aset, Badan Keuangan Daerah (BKD) guna memastikan penyebaran kendaraan dinas sudah merata. ‘’Artinya perlu didata lagi, untuk OPD yang kelebihan kendaraan dinas bisa dialihkan ke OPD yang masih kekurangan,’’ tutur Mustarani.

Di sisi lain, Mustarani juga meminta Bidang Aset mendata kondisi 15 unit mobil dinas (mobnas) yang tidak ditebus pemenang lelang. Jika butuh perbaikan, segera ajukan kebutuhan anggarannya agar bisa dimanfaatkan. Namun jika biaya perbaikan tidak seimbang dengan manfaat penggunaan, tidak perlu diusulkan dana perbaikannya. ‘’Semua OPD harus bisa menahan diri karena Pilbup merupakan hajatan besar pemerintah daerah yang siap ataupun tidak tetap harus dilaksanakan,’’ tutup Mustarani.(sca)

Berita Lainnya

Lelang Jabatan 4 Kadis Batal

PELABAI – Lelang empat jabatan eselon II setingkat kepala dinas (kadis) yang direncanakan Pemkab Labong ...

error: Content is protected !!