Rabu , 13 November 2019
Home / Pemilu / Jumlah TPS Pilkada Berkurang, Honor KPPS Akan Naik

Jumlah TPS Pilkada Berkurang, Honor KPPS Akan Naik

MUKOMUKO –  Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Mukomuko, menyusut. Bila saat Pemilu 2019, jumlah TPS mencapai 567, di Pilkada (pilgub dan pilbup) mendatang jumlahnya diperkirakan hanya 325 TPS.

Ketua KPU Mukomuko, Irsyad menjelaskan, berkurangnya jumlah TPS lantaran diperbesarnya jumlah mata pilih untuk satu TPS. Dari sebelumnya, satu TPS untuk 300 mata pilih, nanti satu TPS untuk 500 mata pilih. Dengan pertimbangan proses pencoblosan saat Pilkada Serentak nanti akan lebih cepat dibandingkan Pemilu Serentak 2019.

‘’Surat suara pilbup dan pilgub nanti juga tidak sampai sebesar dan sebanyak surat suara saat Pemilu lalu. Jadi waktu pencoblosan oleh setiap pemilih akan cepat,’’ jelas Irsyad.

Untuk kebutuhan logistik, Irsyad memastikan bekas logistik Pemilu 2019 tidak ada yang dapat digunakan lagi. Karena barangnya masuk kategori belanja barang habis pakai. Maka untuk Pilkada Mukomuko, KPU Mukomuko harus mengadakan kembali logistik yang diperlukan. Diantaranya kotak suara, bilik suara dan kebutuhan logistik lainnya.

“Kotak suara di Pemilu 2019 tidak akan dipakai lagi. Nah untuk model atau bahan kotak suara, bilik suara yang akan digunakan di Pilkada 2020 kita masih menunggu petunjuk dari KPU RI. Kan semuanya diatur, tidak bisa sembarangan,” kata Irsyad.

Dibagian lain, menyusutnya jumlah TPS tentu akan berimbas ke berkurangnya jumlah warga yang direkrut sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Meski begitu, KPU Mukomuko telah merancang kenaikan honor untuk KPPS. Demikian juga untuk panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). “Bukan kita saja, bahkan KPU RI juga mengajukan kenaikan honor yang angkanya lebih tinggi dari yang kita rencanakan,” ujar Irsyad.

KPU Mukomuko, merancang kenaikan honor PPK menjadi Rp 2,5 juta. PPS naik jadi Rp 1,5 juta dan KPPS sejumlah Rp 1,25 juta. “Jika yang disetujui oleh Kementerian Keuangan, usulan dari KPU RI, maka kita semuanya akan mengikuti. Walaupun dalam rancangan kita lebih rendah dari yang diusulkan KPU RI,” demikian Irsyad.(hue)

Berita Lainnya

6 Parpol Belum Laporkan Penggunaan Bantuan Partai Politik

KOTA BINTUHAN – Pencairan dana bantuan partai politik  pascapemilu 2019 ini terbagi dua tahap. Tahap ...

error: Content is protected !!