Kamis , 14 November 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Soal RS Jalur Dua, Dewan Bersuara

Soal RS Jalur Dua, Dewan Bersuara

KEPAHIANG – Pemkab Rejang Lebong (RL) kembali membangun RS Jalur Dua di Desa Durian Depun Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang. Informasinya pembangunan itu dilakukan untuk mempercepat prasyarat beroperasinya RS milik Pemkab RL tersebut di lahan milik Pemkab Kepahiang.

Kondisi ini tentunya kembali memancing reaksi DPRD Kabupaten Kepahiang yang mempertanyakan sudah sejauh mana kejelasan mengenai pembangunan tersebut. Juga manfaatnya kepada Kabupaten Kepahiang selaku pemilik lahan atas bangunan tersebut.

Dikatakan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Eko Guntoro, SH, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan konfirmasi dari Pemkab Kepahiang terkait penyelesaian status aset yang menjadi polemik kedua kabupaten tersebut. Ia minta Pemkab Kepahiang agar serius menyelesaikan persoalan RS Jalur Dua tersebut, agar tidak melulu memunculkan polemik di tengah masyarakat.

“Kita tidak masalah rumah sakit tersebut dibangun dan dimanfaatkan untuk masyarakat. Tetapi bagaimana kejelasan pengelolaannya, mengingat rumah sakit itu dibangun dalam wilayah Kabupaten Kepahiang. Meski dalam UU No 39 Tahun 2004 menjelaskan, seharusnya aset itu diserahkan pada kabupaten pemekaran, terlepas hal itu juga saat direkomendasi Pansus untuk difasilitasi Pemerintah Pusat belum ada kepastian,” jelas Eko.

Ia berharap Pemkab Kepahiang dan Pemkab Rejang Lebong duduk bersama membahas persoalan rumah sakit dua jalur tersebut. Mengingat tak akan lama lagi rumah sakit itu akan beroperasi.

“Kalaupun dikelola oleh daerah lain tidak masalah. Namun ada semacam nota kesepahaman yang tertuang antara kedua daerah ini. Pertama mengenai izin, Amdal serta perizinan lain yang melibatkan Pemkab Kepahiang,” ujar Eko.

Berdasarkan pasal 25 ayat (1) UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dijelaskan setiap rumah sakit harus memiliki izin. RS Jalur Dua misalnya yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kepahiang maka izin operasional diproses di Kabupaten Kepahiang. Pasal 26 ayat (4), selain izin operasional Rumah Sakit Jalur Dua juga perlu mengusulkan izin praktik dokter.

Disisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, H. Tajari Fauzan, SKM, M.Si, menyampaikan sampai saat ini pihaknya belum menerima terkait usulan izin praktik dokter RS Jalur Dua tersebut. Tetapi ia akan berkoordinasi dengan Pemkab RL melalui Dinkes RL terkait perizinannya.

“Sampai saat ini kami belum menerima terkait usulan izin praktik dokter maupun perawat untuk rumah sakit itu. Kita juga sudah koordinasi dengan DPMPTSP Kabupaten Kepahiang, tapi belum ada juga perizinan dikeluarkan. Karena itu dalam waktu dekat kita juga akan koordinasi dengan pihak Pemkab RL khususnya Dinkes RL terkait kondisi ini,” tandas Tajri. (sly)

 

Berita Lainnya

Komunikasi Informasi Konsolidasi Ke Dewan Pers

KEPAHIANG – Dinas Kominikasi Informasi Persandian dan Statistik Kepahiang, beberapa waktu lalu melakukan kunjungan ke ...

error: Content is protected !!