Jumat , 18 Oktober 2019
Home / Daerah / Kepahiang / 2020, Dana Kelurahan Terancam Setop

2020, Dana Kelurahan Terancam Setop

KEPAHIANG – Dana Kelurahan di Kabupaten Kepahiang senilai mencapai Rp 13 miliar, tahun 2020 mendatang terancam disetop. Hal ini lantaran hingga saat ini masih banyak kelurahan di Kabupaten Kepahiang yang belum mencairkan dana kelurahan. Sehingga terancam pada akhir tahun 2019 ini program yang direncanakan bisa diakomodir oleh Dana Kelurahan ini dipastikan tidak akan tercapai.

Diungkapkan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD), Ir. Ris Irianto, jika sebelumnya yang menjadi kendala bagi kelurahan untuk tidak mencairkan dana kelurahan, yakni terkait pedoman hukum, sumber daya, dan kelompok masyarakat. Saat ini Pemkab Kepahiang sudah mencarikan jalan keluarnya berupa mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup), dan mendatangkan sumber daya pendamping kelurahan.

Namun ternyata langkah itu tidak membuat pemerintah kelurahan berani untuk mencairkan dana kelurahan yang sudah dialokasikan melalui APBD dan APBN tersebut. Padahal teknis pengelolaan dana kelurahan ini, menurut Ris, lebih simple dibanding teknis pencairan Dana Desa (DD).

“Jangan dipikir Dana Kelurahan ini sama dengan DD. Pemanfaatan Dana Kelurahan ini sama dengan dana kecamatan dan juga dana OPD. Karena masuk dalam APBD. Jadi garis koordinasinya jelas sama dengan pemerintah, berbeda dengan DD yang langsung dari APBN,” ungkap Ris.

Sehingga dengan simpelnya pengelolaan Dana Kelurahan tersebut, Ris mengatakan tidak ada alasan bagi kelurahan untuk tidak melakukan pencairan. Karena jikalau dana tersebut tidak dimanfaatkan tahun ini, maka akan berdampak pada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Dan dipastikan untuk tahun berikutnya tidak akan lagi ada alokasi untuk Dana Kelurahan.

“Tidak ada alasan sebenarnya untuk kelurahan takut mencairkan Dana Kelurahan ini. karena kalau ini tidak terserap di tahun inia, tahun berikutnya tidak akan muncul lagi anggaran untuk ini,” tegas Ris.

Diketahui, penyusunan regulasi daerah mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Dimana dalam Pasal 230 Undang-undang Pemda yang menyatakan pemerintah kabupaten atau kota wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. (sly)

Berita Lainnya

Data Pemilik Mobil Dinas Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal

KEPAHIANG – Guna melakukan penertiban atas aset daerah, mobil dinas (mobnas) bantuan Kementerian Pembangunan Daerah ...

error: Content is protected !!