Kamis , 12 Desember 2019
Home / Breaking News / Anggaran Pilgub Masih Dikaji

Anggaran Pilgub Masih Dikaji

BENGKULU–  Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Gubernur Bengkulu (Pilgub) 2020 yang jadwalnya terakhir hari ini, sepertinya akan ditunda. Pilihan lainnya, NPHD baru akan dilaksanakan untuk anggaran yang dialokasikan dalam APBD Perubahan tahun 2019. Mengingat usulan anggaran pilgub tahun 2020 dari KPU Provinsi Bengkulu sebesar Rp 230 miliar masih perlu dikaji oleh Pemprov Bengkulu. Usulan ini naik dari tahun usulan sebelumnya dari KPU provinsi Rp 113 miliar.

“Untuk kita di jajaran Provinsi Bengkulu kalau tidak salah sudah dianggarkan Rp 60 miliar. Untuk 3 bulan ini saya rasa cukup, dan menurut pemikiran saya ini bisa dibuat NPHD dulu agar tidak terlambat sesuai dengan schedule,” ujar Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA.

Terkait usulan Rp 230 miliar dari KPU, menurutnya ini perlu dikaji dan dipelajari. Namun pengkajian ini bukan dalam artian untuk mengurangi atau menambah akan tetapi agar anggaran betul-betul rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Prinsipnya, pilkada harus sukses. Bila perlu lakukan perbandingan dengan provinsi lain yang jumlah penduduk atau pemilihnya sama dengan Bengkulu seperti Kepulauan Riau. Pemprov juga perlu membahas dana sharing dengan 8 kabupaten karena ada pembiayaan sama.

“Ditahap awal belum akan banyak pengeluaran pembiayaan. Jangan-jangan belum akan bisa digunakan semuanya nah nanti pada tahun anggaran baru kita hitung kebutuhannya berapa karena ini pasti 2 kali NPHD nya. NPHD tahun 2019 pada APBD 2019 dan NPHD tahun 2020 pada APBD reguler,” terang Rohidin.

Seperti disampaikan Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto, M.Si, kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pilgub tahun 2020 berubah. Dari semulai yang diusulkan oleh KPU provinsi ke Pemprov Bengkulu Rp 113 miliar menjadi Rp 230 miliar. Kenaikan kebutuhan anggaran ini menjadi signifikan karena adanya kenaikan honor hingga 2 kali lipat untuk petugas penyelenggara. Selain itu juga dipengaruhi karena adanya kenaikan harga barang dan jasa.

“Paling besar anggaran pilgub itu untuk honor. Seperti honor Ketua PPK naik hampir 2 kali lipat, dari yang sebelumnya RP 1.850.000 naik menjadi Rp. 2.890.000 dan anggota Rp 1,6 juta naik Rp 2.640.000, sekretaris naik Rp 2,3 juta, dan staf Rp 1,8 juta” kata Eko.

Begitu juga untuk anggotanya dan PPS, sambung Eko hampir naik dua kali lipat. Untuk honor PPS dari yang semula hanya Rp 900 ribu (ketua) naik menjadi Rp 1.714.000, anggota PPS Rp 850 ribu naik Rp 1.614.000, sekretaris Rp 800 ribu naik Rp 1,2 juta, staf pelaksana dari Rp 750 ribu menjadi Rp 1,1 juta, honor pantarlih semula Rp 800 ribu menjadi Rp 1.512.000. Sedangkan petugas KPPS, naik dua kali lipat lebih dari Rp 550 ribu (ketua) naik menjadi Rp 1.210.000, anggota Rp 500 ribu naik Rp 1.110.000, pengaman TPS /satlinmas Rp 400 ribu naik Rp 1 juta.

“Kita pada posisi menunggu. Besok (hari ini, red) kalau berdasarkan jadwal tahapan pilkada itu penandatangan NPHD terakhir,” demikian Eko. (key)

Berita Lainnya

Fakta- fakta Kasus Pembunuhan Mahasiswi Unib, Wina Mardiani

BENGKULU– Tiga hari sejak penemuan jenazah Wina Mardiani, mahasiswi semester V, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ...

error: Content is protected !!