Rabu , 29 Januari 2020
Home / Daerah / Lebong / Tindak Tegas Pejabat Beking Galian C Ilegal

Tindak Tegas Pejabat Beking Galian C Ilegal

Zamhari

PELABAI – Terkait kritikan masyarakat soal sikap Pemkab Lebong maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang terkesan tidak berani tegas alias ‘’ngeper’’ terhadap keberadaan tambang galian C tak berizin, tidak bisa dianggap sepele. Tokoh masyarakat Kabupaten Lebong, Rozi Antoni meminta Pemkab Lebong dan Pemprov Bengkulu menutup aktivitas galian C tak berizin. ‘’Kalau memang ada pejabat yang membeking, ya ditindak dong,’’ tukas Rozi.

Sikap Pemkab Lebong dan Pemprov Bengkulu yang memilih diam, dinilai Rozi akan semakin mengundang kecurigaan kalau galian C yang tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) memang dibeking orang kuat. Terlebih hanya segelintir pengelola tambang galian C yang membayar pajak daerah.

‘’Kami minta penambang galian C liar itu ditertibkan semata demi kelangsungan aset sumber daya alam di Kabupaten Lebong dari kerusakan,’’ ungkap Rozi.

Mengingat pelanggaran terhadap galian C adalah pidana, sudah sepantasnya penegak hukum bertindak tegas. Itu sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dijelaskan ancaman hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 10 miliar bagi penambang yang tidak mengantongi IUP. ‘’Termasuk di dalamnya diatur juga masalah tanggung jawab pengelola melakukan revitalisasi atas aktivitas tambangnya,’’ ungkap Rozi.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebong, Zamhari, SH, MH belum bisa dikonfirmasi. Beberapa tambang galian C yang tidak melakukan perpanjangan IUP karena tidak mendapat rekomendasi terkait analisis dampak lingkungan (Amdal), namun tetap beroperasi itu terindikasi milik pejabat. Diantaranya tambang batu di Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang milik suami anggota DPRD Kabupaten Lebong.

Termasuk tambang batu di Desa Tunggang, Kecamatan Pinang Belapis milik salah satu kepala dinas di Pemkab Lebong dan tambang batu di Desa Karang Dapo Bawah, Kecamatan Bingin Kuning disebut-sebut milik pejabat vertikal. Selain berpotensi menimbulkan kerusakan, sumbangsih Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak galian C tahun ini hanya ditarget Rp 700 juta yang penetapannya disesuaikan realisasi PAD pajak galian C tahun 2018. (sca)

Berita Lainnya

Marak Isu Penculikan, Waspada Orang Asing, Hidupkan Siskamling

PELABAI – Sebagai antisipasi kejahatan, seluruh pemerintah desa dan kantor lurah diminta mengaktifkan kembali kegiatan ...

error: Content is protected !!