Rabu , 29 Januari 2020
Home / Daerah / Lebong / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Susun Syarat Penempatan Rusun

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Susun Syarat Penempatan Rusun

DIKEBUT: Pekerjaan rusun PNS bantuan Kementerian PUPR ini ditarget selesai Desember.(foto: aris/rb)

PELABAI – Kabid Pembiayaan Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Lebong, Puji Warno, S.Pd memastikan akan menyusun syarat penggunaan rumah susun (rusun) PNS yang fisiknya hingga saat ini masih dikerjakan. Antara lain klasifikasi syarat PNS yang bisa menempati serta besaran biaya sewanya. ‘’Kami akan menggelar rapat lintas sektoral untuk penetapan syaratnya,’’ kata Puji.

Diupayakan tahun 2020, rusun PNS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 senilai 54,7 miliar itu sudah bisa digunakan. Namun teknisnya harus menunggu proses hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong. ‘’Pekerjaan fisiknya ditarget selesai Desember sesuai kontrak,’’ terang Puji.

Kendati belum bisa memastikan syarat secara keseluruhan, namun Puji pastikan salah satu syarat penempatan rusun diprioritaskan untuk PNS yang belum memiliki rumah. Mengingat kapasitasnya yang terbatas, yakni 42 kamar, tentu saja syarat penempatan akan diperketat. ‘’Tidak menutup kemungkinan, pengelolaannya diserahkan ke UPT (unit pelaksana teknis, red),’’ ungkap Puji.

Diketahui, pekerjaan rusun 3 lantai itu terbagi 2 kegiatan. Pertama, bangunan fisik senilai Rp 15,7 miliar yang teknisnya saat ini masih dikerjakan PT. Debitindo Jaya. Kedua, kelengkapan fasilitas umum berupa meubeler dan lainnya senilai Rp 39 miliar. Masing-masing kamar dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi dan dapur layaknya apartemen.(sca)

Berita Lainnya

Marak Isu Penculikan, Waspada Orang Asing, Hidupkan Siskamling

PELABAI – Sebagai antisipasi kejahatan, seluruh pemerintah desa dan kantor lurah diminta mengaktifkan kembali kegiatan ...

error: Content is protected !!