Senin , 14 Oktober 2019
Home / Pemilu / Hanya Dua Kabupaten Teken Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tepat Waktu

Hanya Dua Kabupaten Teken Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tepat Waktu

BENGKULU–  Salah satu tahapan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertunda. Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pilkada, NPHD seharusnya dilakukan paling lambat Selasa (1/10).

Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Divisi Teknis Penyelenggara Emex Verzoni mengatakan dari 9 daerah termasuk provinsi yang menggelar pilkada serentak tahun 2020, baru 2 kabupaten yang melaksanakan penandatangan NPHD tepat waktu, yakni Kabupaten Kepahiang dan Mukomuko. Sedangkan untuk Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, dan termasuk juga Pemprov Bengkulu belum melaksanakan NPHD.

“Proses tahapan tertunda dengan tidak terlaksananya penandatanganan NPHD yang semestinya dilakukan paling lambat 1 Oktober. Untuk Kabupaten Kepahiang dan Mukomuko karena bisa melaksanakan penandatangan NPHD tepat waktu, tentu apresiasi dua kabupaten ini,” ujar Emex.

Lanjut Emex, sebagai konsekuensi tidak tepat waktu penandatanganan NPHD maka KPU Provinsi Bengkulu dan enam kabupaten akan menyampaikan laporan secara tertulis kepada KPU RI terhadap tidak terlaksananya penandatanganan NPHD tepat waktu. Apakah kemudian akan menarik diri sementara dari pembahasan anggaran bersama tim TAPD pemda setempat, atau tetap melanjutkan pembahasan dan mungkin terjadi penandatanganan NPHD namun telah lewat dari tanggal, jajaran penyelenggara akan menunggu regulasi terbaru dari KPU RI.

“Kita akan melapor ke KPU RI untuk meminta petunjuk selanjutnya. Semua ini terpaksa dilakukan karena tahapan pembahasan anggaran dan penandatanganan NPHD diberikan waktu paling lambat sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019,” beber Emex.

Emex menambahkan, pelaksanaan tahapan pilkada sudah dimulai dengan ditandai lounching oleh KPU RI, sejak tanggal 23 September 2019 lalu. Partai Politik (parpol) peserta pemilu pun sudah ada yang membuka pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak. Sayangnya, untuk penandatangan NPHD masih tertunda.

“Penandatangan NPHD itu hanya 1 kali, tidak boleh 2 kali. Pencairannya yang bisa 3 kali itu aturannya.” jelas Emex.

Terpisah, Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah juga berharap penandatangan NPHD bisa secepatnya dilaksanakan dan jangan sampai mengganggu tahapan pilkada. Bila penandatangan NPHD hanya bisa dilakukan 1 kali, maka bisa menyepakati totalnya terlebih dulu. Berapa kekurangan dari kesepakatan yang sudah dianggarakan dalam APBD Perubahan 2029 bisa ditambahkan dalam APBD 2020.

Untuk penambahan harus dibicarakan dengan DPRD Provinsi Bengkulu, dan  menurut Rohidin pembahasan untuk penambahan ini juga harus menunggu pimpinan definitif DPRD terbentuk, beserta alat kelengkatan dewannya. “NPHD itu memang ya administraitif tapi de facto itu penggunaan anggaran. Kalau memang harus satu kali tinggal kesepakatan totalnya saja. Dianggarkan di APBDP sudah berapa dan ditambahkan berapa,” demikian Rohidin.

Sebagaimana diketahui, kebutuhan anggaran Pemilihan Gubernur (pilgub) 2020 yang diajukan oleh KPU Provinsi Bengkulu ke Pemprov Bengkulu berubah dari Rp 113 miliar menjadi Rp 230 miliar, naik hingga dua kali lipat. Kenaikan anggaran ini dpengaruhi karena adanya kenaikan honor untuk petugas penyelenggara hingga dua kali lipat. Selain itu juga dipengaruhi karena adanya kenaikan harga barang dan jasa. (key)

Berita Lainnya

Badan Pengawas Pemilu Siap Hadapi Gugatan

SELUMA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Seluma, Yefrizal, SE mengatakan pihaknya sudah siap menghadapi ...

error: Content is protected !!