Senin , 14 Oktober 2019
Home / Borgol / Kasus Dana Unas Lebong, JPU Hadirkan Delapan Saksi

Kasus Dana Unas Lebong, JPU Hadirkan Delapan Saksi

KETERANGAN : Delapan saksi dimintai keterangan dalam sidang kasus tindak pidana korupsi pemotongan anggaran kegiatan vakasi penyelenggaraan Ujian Nasional Unas jenjang SD dan SMP Kabupaten Lebong tahun 2017. (foto: yudi/rb)

BENGKULU – Sidang dugaan pemotongan anggaran kegiatan vakasi penyelenggaraan Ujian Nasional (Unas)) jenjang SD dan SMP Kabupaten Lebong tahun 2017 kembali digelar PN Tipikor Bengkulu. Duduk sebagai pesakitan, Aprian Toni, mantan kabid di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lebong. Jaksa Penuntut Umum(JPU) menghadirkan delapan orang saksi, tujuh kepala sekolah dan satu guru biasa.

Dalam sidang dipimpin majelis hakim diketua Gabriel Siallagan, SH MH di PN Tipikor Bengkulu, Senin (7/10) terungkap sejumlah fakta baru terkait pemotongan anggaran kegiatan vakasi tersebut. Adapun para saksi Arman Bantari, Muslim, Catur Sugiarto, Noprianto, Hamzal, Zaidil, Joherman Sari dan Candra. Dari keterangan sementara para saksi tersebut didapati fakta adanya pemotongan anggaran yang cukup besar yakni untuk SD sebesar 60 persen dan SMP 50 persen. Kegiatan tersebut dengan total pagu berjumlah Rp 387 juta yang bersumber dari APBD Lebong Tahun Anggaran (TA) 2017 yang mana Kerugian Negaranya sebesar Rp 104 juta.

JPU, Renol Wendi, SH mengatakan dari keterangan delapan saksi tersebut dapat kesimpulan bahwa memang ada pemotongan yang dilakukan terdakwa kepada para saksi. Seluruhnya ada pemotongan sebesar 50 persen untuk SMP dan 60 persen untuk SD dari yang seharusnya para saksi terima.

Menurut keterangan para saksi tersebut, yang berinisiatif melalukan pemotongan adalah terdakwa itu sendiri.  Adapun anggaran yang dipotong tersebut adalah honor untuk pembuat soal dan pengawas ruang. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi penyusun atau pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar dan menengah. Untuk itulah didapati kerugian negara yang cukup besar yakni sekitar Rp 104 juta.  “Ya kesimpulan hari ini dari keterangan para saksi memang ada aksi pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa,” ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Terdakwa, Sofian Siregar mengatakan bahwa kliennya hanya seorang kepala bidang yang mana itu adalah sebagian kecil dari dinas tersebut. Ia pun mengaku tidak yakin pemotongan tersebut hanya sebatas kliennya yang mana tidak mungkin bahwa pihak sekolah menerima secara setulus hati terkait potongan tersebut sementara potongannya lumayan besar. Untuk itulah ia mengatakan pihaknya yakin akan ada saatnya kasus ini terang benderang dan mengungkapkan siapa dalang sesungguhnya, dalam sidang mendatang.

“Kami berharap semua orang yang bertanda tangan akan dihadirkan. Kami berharap itu, tidak mungkin hanya sebatas klien kami saja, tentunya akan ada waktunya kita mengetahui siapa dalang sesungguhnya,” tutupnya.(cup)

Berita Lainnya

Foto Diedit Setengah Telanjang, Honorer Lapor Polda

BENGKULU – Seorang wanita berinisial M, warga Kecamatan Gading Cempaka melapor ke Polda Bengkulu dalam ...

error: Content is protected !!