Rabu , 16 Oktober 2019
Home / Berita utama / Penipuan dan Korupsi Dominasi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di Bengkulu

Penipuan dan Korupsi Dominasi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di Bengkulu

KUNJUNGAN : Wakil Ketua PPATK Dr. Dian Ediana Rae saat mengunjungi Graha Pena Rakyat Bengkulu, Senin (7/10). (foto : betty/rb)

BENGKULU– Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis Provinsi Bengkulu menempati ranking ke-9 di Pulau Sumatera dan ranking ke-25 secara nasional terkait angka Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM).  Yakni, 10-15 transaksi mencurigakan setiap harinya. Jika diakumulasikan secara nasional 0.23 persen atau 943 laporan.  Jika dilihat dari trendnya, kurun tahun 2010 hingga Agustus 2019 terjadi peningkatan. Total Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan mencapai 2.302. Dengan lokus transaksi dominan di Kota Bengkulu 86,7 persen. Menyusul Kabupaten Rejang Lebong yakni 4,2 persen.

Ini disampaikan Wakil Ketua PPATK Dr. Dian Ediana Rae saat mengunjungi Graha Pena Rakyat Bengkulu, Senin (7/10).  “Pasca UU TPPU, untuk di Bengkulu sendiri trennya (LTKM) mengalami peningkatan. Angkanya fluktuatif, seperti tahun 2011 angkanya tidak terlalu tinggi namun di tahun 2015 meningkat tajam,” terangnya.

Bila dilihat dari dugaan pidana asal, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan didominasi penipuan sebanyak 171 LKMT atau 47 persen. Menyusul korupsi 124 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan atau 34 persen. Kemudian penyuapan 21 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan atau 6 persen. Sisanya narkotika, tindak pidana Bank, tindak pidana Pajak, Penggelapan, Pedagangan Manusia dan Terorisme. Sedangkan bila dilihat dari nominal transaksi jumlahnya bervariasi.

“Pernah ada transaksi tertinggi mencapai Rp 50 miliar.  Kasusnya di Bengkulu transaksi mencurigakan didominasi oleh perorangan sebesar 94,2 persen. Mayoritas didominasi oleh ASN termasuk pensiunan, pengusaha dan pegawai swasta. Korporasi juga ada beberapa dan bahkan sudah mendapat keputusan pengadilan. Ini juga menjadi perhatian kita kedepannya,” imbuhnya.

Kedatangannya ke Bengkulu, sambung Dian, merupakan runjungan rutin setiap tahunnya ke daerah-daerah tertentu yang memerlukan perhatian khusus. Menurutnya Bengkulu termasuk salah satu wilayah yang berisiko tinggi kasus korupsi dan pencucian uang. Lantaran sudah 3 gubernur yang ditangkap.

“PPATK menangani lebih dari 26 kejahatan tindak pidana, seperti narkoba, pajak, ilegal fishing, ilegal mining, lingkungan hidup. Kalau KPK mengejar orangnya, kalau kami mengejar uangnya, yiatu TPPU,” jelas Dian.

Dian menerangkan jika KPK menangkap orangnya dan paling hanya menyita asetnya maka PPATK bahkan bisa memiskinkan koruptor karena PPATK menelusuri transaksi keuangannya. Sehingga bila itu terbukti uang korupsi dan melakukan pencucian uang maka semaunya bisa disita negara. Cara ini dianggap bisa lebih bikin efek jera ketimbang hanya memenjarakan koruptor.

“Jurnalis dan media itu adalah mitra strategis untuk memberantas korupsi di Indonesia. Selain hukum harus kuat, pengawasan dan penindakan juga harus diperkuat untuk mencegah kejahatan TPPU dan TPPT ,” tukasnya. (adn/key)

 

Berita Lainnya

Gubernur Optimis Revitalisasi Kelembagaan Bisa Majukan Daerah

BENGKULU–  Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyambut baik peningkatan status Polda Bengkulu menjadi tipe A. Ia ...

error: Content is protected !!