Senin , 14 Oktober 2019
Home / Daerah / Lebong / Realisasi Pendapatan Asli Daerah Baru 60 Persen

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Baru 60 Persen

PELABAI – Kendati sudah memasuki triwulan terakhir tahun anggaran 2019, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak yang terpungut baru Rp 13 miliar atau 60 persen dari target Rp 21 miliar. Sumbangsih terbesar Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah mencapai 70 persen dari target Rp 1,2 miliar, Kemudian Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang sudah mencapai 75 persen dari target Rp 2,2 miliar.

Termasuk pajak lain-lain yang dibebankan di Badan Keuangan Daerah (BKD), antara lain pungutan pajak Dana Desa (DD), pajak reklame, pajak rumah makan dan perhotelan yang mencapai 50 persen dari target Rp 19 miliar.

‘’Selebihnya pajak dari OPD (organisasi pernagkat daerah, red) lain yang realisasinya rata-rata belum sampai lima puluh persen,’’ ujar Kabid Pendapatan, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Rudi Hartono, SE, M.Ak.

Namun realisasi itu, lanjut Rudi terhitung per 31 Agustus. Artinya masih ada kemungkinan nilai pungutan bertambah karena realisasi September dan Oktober belum dihitung. Diyakininya masuk triwulan keempat, persentase realisasi PAD sektor pajak dan retribusi daerah akan terus naik seiring bertambahnya setoran PBB-P2 desa dan kelurahan dan pajak lainnya. ‘’Kami harap seluruh wajib pajak proaktif memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah,’’ tutur Rudi.

Tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat selaku wajib pajak, masukan daerah dari PAD tidak akan pernah maksimal. Termasuk kepada OPD pemungut dan seluruh stakeholder, diharapnya proaktif membantu maksimalisasi pemungutan PAD di Kabupaten Lebong. ‘’Kalau OPD yang bertanggung jawab memungut pajak tidak optimal, tentu hasilnya tidak akan maksimal,’’ tukas Rudi.

Terpisah, Sekretaris Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si meminta 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis pemungut PAD terus memaksimalkan kinerja. Realisasi PAD yang belum sampai 90 persen dari target itu harus menjadi cemeti bagi OPD pemungut pajak agar lebih giat. Masing-masing OPD pemungut pajak harus tanamkan kesungguhan jangan sampai tidak mencapai target PAD hingga triwulan terakhir berakhir. ‘’Dengan sisa waktu efektif dua bulan, OPD pemungut PAD harus membuat terobosan yang dapat menunjang pemungutan PAD,’’ ungkap Mustarani.

Diketahui, target RAP Rp 21 miliar itu menyebar di 9 OPD. Antara lain Badan Keuangan Daerah (BKD) ditarget Rp 19 miliar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ditarget Rp 50 juta serta Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) ditarget Rp 27 juta. Lainnya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRHub) ditarget Rp 195 juta dan Dinas Kesehatan (Dinkes) ditarget Rp 410 juta. Selebihnya, Bagian Umum dan Perlengkapan Setkab Lebong ditarget Rp 90 juta, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditarget Rp 200 juta serta Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperkan) ditarget Rp 278 juta.(sca)

Berita Lainnya

Pasangan Kandidat Makin Mengerucut

PELABAI – Sekalipun masalah anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Kabupaten Lebong belum ...

error: Content is protected !!