Rabu , 16 Oktober 2019
Home / Metropolis / Tuntut Kesetaraan Pekerjaan dan Kesehatan

Tuntut Kesetaraan Pekerjaan dan Kesehatan

HEARING: Rombongan Anggota Komisi I DPRD Kota hearing  bersama gabungan organisasi para penyandang disabilitas, Selasa (8/10) pagi. (foto: wahyu/rb)

BENGKULU – Gabungan organisasi para penyandang disabilitas, Selasa (8/10) pagi menyambangi Kantor DPRD Kota Bengkulu. Kedatangan mereka yang berjumlah sekitar 15 orang tersebut menyampaikan curahan hati (curhat) ke Komisi I DPRD Kota, berkaitan jaminan hak-hak kesetaraan disabilitas yang saat ini terkesan terabaikan.

Dalam hearing (dengar pendapat) kemarin, para disabilitas berharap agar dewan kota bisa membawa perubahan kebijakan dan menjamin hak-hak disabilitas. Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Bengkulu, Asmadi mempertanyakan bagaimana hak para penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan kesetaraan hak dalam hal pekerjaan.

Sebab menurutnya, tak sedikit perusahaan yang justru mendiskriminasikan orang-orang seperti mereka ketika melamar kerja. “Kedatangan kami kesini agar para dewan mengerti akan nasib kami. Dan kami hanya menuntut kesetaraan hak, termasuk untuk mendapatkan hak dalam hal kesehatan dan pekerjaan,” ungkap Asmadi.

Selain itu Asmadi juga berharap ada kebijakan anggaran yang memihak ke kelompok mereka. Semisal lapangan kerja dan pelatihan serta perhatian lebih dari pemerintah. “Sehingga jika ada pelatihan dan disediakan wadah lapangan kerja semisal pijat, atau keahlian lainnya maka kawan kemungkinan tidak akan mengais rejeki di lampu merah. Selama ini yang terjadi, pemerintah hanya larang larang saja tanpa ada solusi yang baik,” jelas Asmadi.

Sementara itu Ketua Mitra Masyarakat Inklusif, Irna Liza Yuliastuti berharap ada suatu produk hukum berupa perda yang mengatur kesetaraan hak para penyandang disabilitas. Apalagi tak sedikit para penyandang disabilitas yang justru didiskriminasi dalam berbagai hal.

“Ya minimal ada perda yang mengatur kesetaraan hak mereka kedepannya, sehingga bisa terjamin tak ada diskriminasi lagi. Karena mereka juga sama seperti manusia biasanya. kami harap pemerintah kota dibantu legislative memahami kondisi mereka (disabilitas),” bebernya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I Teuku Zulkarnain menyampaikan agar ke depan pihak pengelolah organisasi disabilitas segeralah rancang programnya, dan disampaikan langsung ke dewan kota Komisi 1 sehingga pada pembahasan anggaran bisa diperjuangkan untuk Disabilitas.

“Yang jelas ke depan kita akan perjuangkan kebutuhan anggaran untuk disabilitas, karena undang undang telah menjamin. Jadi silahkan segera buat program dan usulkan ke kami, Insha Allah nanti akan dimasukan dalam APBD,” tegas Teuku.

Senada disampaikan Anggota Komisi I lainnya, Iswandi Ruslan, mengungkapkan, bahwa pembahasan seperti ini jangan hanya sekali saja dilakukan. Diharapkan kedepannya pihak organisasi Disabilitas mesti rutin berkomunikasi ke lembaga dewan.

“Tentu kita harapkan hal seperti ini mesti rutin, saya sepakat bahwa pelatihan dan lapangan kerja untuk disabilitas mesti disiapkan. Sarana umum yang ramah disabilitas juga harus diupayakan untuk dibangun. Saya harap komunikasi ini harus rutin dilaksanakan,” terangnya. Hadir juga dalam hearing kemarin, Nuzuludin, Sudisman, Iswandi Ruslan, Wawan PB, dan Pudi Hartono.(new)

Berita Lainnya

Bantuan Gerakan Peduli Siswa Disalurkan

BENGKULU – Program gerakan untuk saling membantu sesama siswa yakni Gerakan Peduli Siswa (GPS) telah ...

error: Content is protected !!