Senin , 14 Oktober 2019
Home / Daerah / Lebong / 117 Hektare Lahan Diusul Tanah Objek Revorma Agraria

117 Hektare Lahan Diusul Tanah Objek Revorma Agraria

RAKOR: Tim dari Balai Pemantapan Hutan Wilayah XX Lampung dan Bappeda Lebong mempersiapkan perencanaan survei penetapan titik koordinat program TORA di Kabupaten Lebong. (foto: aris/rb)

PELABAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong akan mengusulkan 117 hektare lahan di sekitaran kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Danau Tes di Kecamatan Lebong Selatan masuk program Tanah Objek Revorma Agraria (TORA). Itu sesuai usulan 200 Kepala Keluarga (KK) yang mendiami lahan di sekitaran Danau Tes ke Pemkab Lebong. ‘’Usulan yang masuk berasal dari tiga kelurahan dan empat desa yang tersebar di tiga kecamatan,’’ ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebong, Ir. Eddy Ramlan, M.Si.

Masing-masing, Kelurahan Tes, Kelurahan Taba Anyar dan Desa Mangkurajo di Kecamatan Lebong Selatan. Selanjutnya, Kelurahan Rimbo Pengadang dan Desa Bioa Sengok di Kecamatan Rimbo Pengadang dan Desa Danau Liang serta Desa Semelako Atas di Kecamatan Lebong Tengah. Dimintanya masyarakat desa lainnya yang juga berada di sekitaran TWA segera mengusulkan masuk program TORA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) itu. ‘’Ini semata demi melindungi nasib masyarakat di sekitaran kawasan konservasi itu sendiri,’’ ungkap Eddy.

Diakuinya, manfaat program ini akan ikut dirasakan Pemkab Lebong. Mengingat luas wilayah Lebong yang mencapai 192.424 hektare, sepertiganya merupakan wilayah kawasan konservasi. Sementara program ini ditujukan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada dalam hutan kawasan. ‘’Antara lain jalan, sekolah dan faslitas perkantoran yang ada di sekitar kawasan konservasi,’’ terang Eddy.

Hari ini, Bappeda akan menurunkan tim guna penentuan titik koordinat fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di sekitaran TWA Danau Tes. Teknisnya didampingi tim dari Balai Pemantapan Hutan Wilayah XX Lampung. Penentuan titik koordinat merupakan persyaratan awal yang harus dipenuhi pemerintah daerah dalam pengusulan program TORA yang ditetapkan KLHK. ‘’Nanti akan didata semua, mana saja fasilitas umum dan fasilitas sosial yang bisa ditingkatkan,’’ tutur Eddy.

Sementara Perwakilan Balai Pemantapan Hutan Wilayah XX Lampung, Niko Yolanda mengatakan, dalam melakukan pendataan terhadap wilayah yang bisa diusulkan mengikuti program TORA pihaknya akan mengidentifikasi nama setiap desa dan kelurahan menggunakan citra satelit. Hasil pendataan yang akan diusulkan ke Pemkab Lebong. ‘’Namun harus dipahami, tidak ada jaminan seluruh usulan yang disampaikan semuanya disetujui,’’ tandas Niko.

Lebih jauh dijelaskannya, dalam program TORA ada 3 jalan keluar dalam pemanfaatkan lahan yang berada dalam hutan kawasan. Pertama, reseltemen atau pemindahan pemukiman. Artianya lahan yang masuk dalam kawasan konservasi dipindahkan ke lokasi lain yang terberbas dari hutan kawasan. Kedua, perhutanan social. Yakni dengan memberikan hak kelola kepada masyarakat. ‘’Terakhir perubahan batas, yakni dengan menjadikan APL (area peruntukan lain, red),’’ tutup Niko.(sca)

Berita Lainnya

Pasangan Kandidat Makin Mengerucut

PELABAI – Sekalipun masalah anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Kabupaten Lebong belum ...

error: Content is protected !!