Senin , 14 Oktober 2019
Home / Metropolis / Boleh Nikah, Minimal Berusia 19 Tahun

Boleh Nikah, Minimal Berusia 19 Tahun

RAPAT: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bengkulu (DP3A) bersama forum anak dan perempuan membahas Perwal Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. (foto: yozzi/rb)

BENGKULU – Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bengkulu Rabu (9/10) rapat membahas rancangan Peraturan Walikota (Perwal) tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Salah satu isinya adalah, aturan untuk menikah minimal harus berusia 19 tahun.

Kepala Bidang Pemantau Penggunaan Hak dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bengkulu, Ratna Dewi mengatakan, saat ini rata-rata pernikahan anak yang terjadi, berusia 14 sampai 16 tahun dan itu sangat mengkhawatirkan. “Kalau di bawah 19 tahun itu kan masih anak-anak. Kita usulkan agar usia anak yang mau nikah, minimal 19 tahun,” ujar Ratna dalam rapat Rabu (9/10).

Usulan itu sendiri sebenarnya sudah masuk dalam Rancangan Perwal Pencegahan Perkawinan Anak. Ditambahkan Ratna, pihaknya akan bekerja sama juga dengan forum anak untuk terus menyosialisasikan bahwa pernikahan anak tidak baik untuk dilakukan. “Dan harapannya nanti Bengkulu bisa jadi kota layak anak,” tambahnya.

Menurut Ratna, pembahasan Rancangan Perwal ini pentung dibahas sebelum di sahkan oleh  Menteri Hukum dan HAM nanti. DP3A juga akan bekerja sama dengan pihak terkait seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) dan lainnya untuk terlibat dalam sosialisasi Rancangan Perwal itu.

Dikatakannya, angka pernikahan anak di Kota Bengkulu semakin hari semakin tinggi. Sehingga perlu adanya upaya dan usaha untuk mengurangi hal tersebut. “Pernikahan anak inikan sering terjadi biasanya karena faktor ekonomi, broken home. Itulah mengapa pentingnya dibuat produk hukum tersebut. Pernikahan anak ini membuat mereka harus putus sekolah, makanya di dalam rancangan Perwal itu ada peraturan yang mewajibkan anak itu wajib belajar 12 tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PKBI Bengkulu, Adbul Salim mengatakan kebijakan Pemerintah Provinsi melalui Peraturan Gubernur sudah mengeluarkan peraturan tentang pencegahan perkawinan anak. Sehingga perlu diktindaklanjuti oleh pemerintah kota.

“Nanti setelah Perwal ini selesai, sebagus apapun Perwal nya kalau tidak didukung dengan program anggaran ya hanya sebatas dokumen saja. Di wilayah kabupaten angka pernikahan anak ini tinggi dibandingkan dengan Kota Bengkulu. Indikator pernikahan anak ini misalnya tingginya angka stunting serta tingginya kematian ibu dan anak,” kata Abdul.

Abdul juga mengatakan, pemerintah harus punya kebijakan terkait hal itu sehingga angka pernikahan anak khususnya di Kota Bengkulu dapat diatasi. “Melalui Perwal ini nanti harapannya bisa mengurangi angka stunting dan kematian anak pasca melahirkan serta mengurangi angka putus sekolah,” tutup Abdul.(cw3)

Berita Lainnya

Waspada Penipuan, PLN Tak Jual Box KWH

BENGKULU – Penipuan terhadap konsumen PLN dengan kedok menjual box atau kotak meteran KWH lagi ...

error: Content is protected !!