Senin , 14 Oktober 2019
Home / Metropolis / Hasil Evaluasi Dana Bagi Hasil Kurang Rp 174 Miliar

Hasil Evaluasi Dana Bagi Hasil Kurang Rp 174 Miliar

Edwar Samsi

BENGKULU – Hasil Evaluasi APBD Perubahan Provinsi Bengkulu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dibahas DPRD Provinsi Bengkulu dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD). Dari evaluasi tersebut, Pemprov diingatkan agar lebih mengutamakan dana bagi hasil untuk kabupaten/kota. Sesuai dengan rekomendasi Kemendagri.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP, MM menerangkan alokasi anggaran untuk bagi hasil pajak daerah masih kurang hingga Rp 174 miliar lebih dari total Rp 219,899 miliar. Padahal belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota yang semula Rp 258,534 miliar sudah berkurang Rp 38,634 miliar menjadi Rp 219,899 miliar. Atau 6,25 persen dari total belanja daerah Rp 3,516 triliun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Meliputi belanja bagi hasil pajak kendaraan bermotor Rp 78, 879 miliar, belanja bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 69,239 miliar, belanja bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp 152,250 miliar, belanja bagi hasil pajak air permukaan Rp 5,187 miliar, belanja bagi hasil pajak rokok Rp 98, 039 miliar.

“Dari hasil evaluasi Kemendagri kita ketahui bahwa masih terdapat kekurangan selisih Rp 183, 697 miliar dari yang dialokasikan sebesar Rp 219, 899 miliar untuk belanja bagi hasil pajak daerah,” ujar Ketua Fraksi PDIP ini.

Beberapa rekomendasi evaluasi Kemendagri tersebut, sambung anggota DPRD dari Dapil Kepahiang ini, diantaranya ada pengalihan belanja hibah untuk menambah kekurangan alokasi anggaran dana bagi hasil kepada kabupaten/kota. Sesuai dengan rekomendasi Kemendagri yang meminta agar provinsi memenuhi kewajiban terlebih dulu, yaitu dana bagi hasil ke kabupaten/kota.

Belanja hibah yang dikurangi sebesar Rp 10 miliar adalah hibah ke Kota Bengkulu, yaitu untuk Rumah Sakit Kota Bengkulu. Rinciannya dialihkan sebesar Rp 9,5 miliar untuk dianggarkan membayar dana bagi hasil kepada kabupaten/kota. Sisanya Rp 500 juta untuk Bawaslu Provinsi Bengkulu dari usulan awal untuk APBDP Rp 1, 155 miliar. Sesuai hasil kesepakatan pembahasan evaluasi APBDP Provinsi Bengkulu, Senin malam (7/10).

“Sudah kita bahas bersama-sama antara ketua fraksi-pimpinan dewan dan TAPD. Terkait belanja hibah yang dialihkan terjawab Rp 10 miliar untuk RS Kota Bengkulu,” beber Edwar.

“Setelah ditambah dengan dana hibah Rp 9,5 miliar ini, selisih kekurangan dana  bagi hasil ini berkurang menjadi sekitar Rp 174 miliar lebih. Itupun masih terutang dari jumlah yang yang seharusnya dialokasikan,” sambung Edwar.

Untuk itu ke depan, Edwar berharap pembagian dana bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota ini lebih diprioritaskan oleh pemprov. Sehingga tidak lagi terutang ataupun kurang setiap tahunnya. Terpisah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu, Noni Yuliesti menambahkan kekurangan dana bagi hasil ini akan dialokasikan dalam APBD tahun 2020. Lantaran itu merupakan kewajiban pemprov, juga sesuai dengan rekomendasi dari hasil evaluasi APBDP oleh Kemendagri.

Sehingga diperkirakan dana bagi hasil tahun depan bakul bertambah untuk menutupi kekurangan tahun sebelumnya. “Pasti dianggarkan karena itu kewajiban, tapi untuk besarannya masih akan dibahas kembali bersama DPRD,” demikian Noni. (key)

Berita Lainnya

Waspada Penipuan, PLN Tak Jual Box KWH

BENGKULU – Penipuan terhadap konsumen PLN dengan kedok menjual box atau kotak meteran KWH lagi ...

error: Content is protected !!