Rabu , 16 Oktober 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Kejar Penyelesaian Empat Rancangan Peraturan Daerah

Kejar Penyelesaian Empat Rancangan Peraturan Daerah

RAPAT: Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Kepahiang, kemarin (9/10), menggelar rapat bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Kepahiang. (foto: arie/rb)

KEPAHIANG – Pascamembentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD), DPRD Kabupaten Kepahiang langsung tancap gas menyelesaikan beberapa Pekerjaan Rumah (PR) yang belum tuntas untuk tahun 2019 ini. Setidaknya ada 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang harus segera dirampungkan pada Oktober ini, yakni evaluasi Revisi Perda RTRW, Raperda BUMD, Raperda Irigasi, dan Raperda Penanaman Modal.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan, SP tersebut, tampak hadir Ketua Komisi I Ansori M, Ketua Komisi II Bambang Asnadi, Sekretaris Komisi III Dwi Pratiwi, dan diikuti sejumlah anggota Banmus DPRD serta perwakilan OPD seperti Bappeda, Bagian Hukum Setda dan Bagian Protokol Setda Kabupaten Kepahiang.

Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan, SP mengungkapkan, dalam rapat perdana Banmus ini, banyak hal yang telah disepakati bersama terkait agenda penjadwalan kegiatan dewan ke depan. Salah satunya untuk tiap-tiap komisi, diminta agar segera menyusun rencana kerja termasuk melakukan rapat kerja dan pengawasan terhadap OPD yang merupakan mitra kerja masing-masing,  dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang saat ini berjalan.

Windra mengatakan, memasuki akhir tahun ini, dengan penggunaan anggaran pada program dan kegiatan sejumlah OPD agar segera dapat dituntaskan. Ia juga berharap agar anggota komisi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam bidang pengawasan.

“Tiap- tiap komisi diharapkan perlu melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang belum terselesaikan, agar nantinya tidak ada pekerjaan dan program kegiatan yang tidak terselesaikan,” ungkapnya, kemarin (9/10).

Ia juga berharap kepada OPD pengusul Raperda yang akan dibahas, agar bisa berperan aktif dalam hal pembahasan Raperda. Karena hal ini terkait dengan kinerja pemerintah daerah, baik kepala daerah maupun legislatif. “Dalam waktu dekat ini, kita akan berkoordinasi lebih lanjut dengan OPD pengusul Raperda, guna meminta kejelasan atas persoalan yang sebenarnya dari pengusulan Raperda tersebut,” tutupnya. (sly)

Berita Lainnya

Amdal RS Jalur Dua

KEPAHIANG – Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang, memperkirakan proses ...

error: Content is protected !!