Senin , 14 Oktober 2019
Home / Daerah / Bengkulu Utara / Konflik Internal Golkar Berebut Kursi Waka I

Konflik Internal Golkar Berebut Kursi Waka I

KONFLIK: Juhaili (paling kiri) menggelar konferensi pers soal belum ditetapkannya sebagai Waka I DPRD BU dari Partai Golkar. (foto: shandy/rb)

ARGA MAKMUR – DPRD Bengkulu Utara (BU) menggelar rapat paripurna pembacaan nama Pimpinan DPRD definitif, Rabu (9/10). Namun hanya nama Ketua DPRD Sonti Bakara dari PDI Perjuangan dan Wakil Ketua II Herliyanto dari Gerindra yang ditetapkan dalam paripurna.

Sedangkan jabatan Waka I yang merupakan milik Golkar ditunda. Penyebabnya selain ada surat DPD II Golkar BU yang meneruskan keputusan DPP yang menunjuk Juhaili sebagai Waka II, juga muncul surat DPD II Golkar yang ditandatangani Ketua Golkar BU Aliantor Harahap, SE yang meminta penundaan untuk Partai Golkar karena masih adanya kisruh.

Ketua Sementara DPRD BU, Sonti Bakara menjelaskan dirinya memberikan waktu pada Partai Golkar karena munculnya dua surat yang berbeda itu. Satu menunjuk Juhaili dan satu meminta penundaan yang ditandatangani langsung Ketua Golkar BU.

“Jadi saya tidak ingin ikut campur dengan apa yang terjadi di Golkar, silakan mereka menyelesaikan dulu permasalahan internal,” terangnya.

Terpisah, Ketua DPD Golkar BU, Aliantor Harahap, SE menjelaskan surat pengantar yang disampaikan DPD Golkar BU ke DPRD BU tidak melalui syarat yang sah. Surat tersebut hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris.

“Ada aturan di partai, saya minta semua kader mematuhi itu. Kita juga berkoordinasi dengan DPP, dan menyatakan keberatan. Surat itu sudah diterima oleh DPP,” kata Ali.

Sementara Juhaili kemarin didampingi Sekretaris DPD Golkar BU Buyung Satria dan Wakil Ketua DPD Golkar BU, Eka Kurniadi menyatakan tidak ada alasan menunda penetapan Juhaili sebagai Waka I. Sebab Juhaili sudah mengantongi mandat dari DPP dan DPD Golkar Provinsi. “Adapun surat dari Ketua DPD II BU, itu tidak mengubah substansi. Jadi harusnya sudah bisa dilantik,” katanya.

Terkait surat yang ditandatangani Buyung dan Eka yang menjadi permasalahan, ia menuturkan hal itu hanya pengantar ke DPRD BU. Surat tersebut intinya tetap berpatokan dengan surat keputusan DPP Golkar dan Golkar Provinsi yang menunjuk Juhaili sebagai ketua. “Kalau itu bermasalah, silakan dibuat kembali. Kami membuat itu sudah berkoordinasi dengan Pak Ali sebagai Ketua melalui telepon karena beliau diluar kota,” kata Buyung.

Juhaili juga menilai ada yang sengaja menghalang-halanginya untuk menjadi Waka I yang memang perintah dari DPP Golkar. Ia menegaskan akan berjuang bahkan berencana menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kami akan melapor ke Golkar Provinsi terkait masalah ini. Jika masih dihalangi, kami akan bawa ke proses hukum,” tandasnya.(qia)

Berita Lainnya

Berkas Audit Dana Desa Inspektorat Bertambah

ARGA MAKMUR – Belum lagi menuntaskan audit Dana Desa (DD) Taba Kelintang, Tanjung Kemenyan dan ...

error: Content is protected !!