Selasa , 12 November 2019
Home / Daerah / Mukomuko / Pengucuran Bansos Tanpa Dana Pedamping

Pengucuran Bansos Tanpa Dana Pedamping

MUKOMUKO – Bantuan sosial (Bansos) yang dikucurkan untuk Mukomuko terancam minim pembinaan, pengawasan, dan monitoring. Pasalnya, pengucuran Bansos ke Mukomuko tanpa disediakan dana pendamping dari pemerintah pusat.

Kondisi makin parah, lantaran dana pendamping untuk operasional dari pemerintah kabupaten (Pemkab) juga minim. Sementara besaran Bansos yang dikucurkan semakin meningkat setiap tahunnya.

Tahun ini jumlah Bansos yang dikucurkan jika dirupiahkan mencapai lebih dari Rp 3 miliar. Baik Bansos berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rs-Rutilahu), bantuan modal kelompok usaha bersama (Kube), sarana lingkungan, hingga bantuan pangan non tunai (BPNT).

“Bantuan sosial naik setiap tahunnya. Tapi sayangnya semuanya itu tanpa dana sharing atau dana pendamping,’’ jelas Kepala Dinas (Sosial Mukomuko, Saroni, SH.

Padahal, lanjut Saroni, monitoring dan pembinaan sangat diperlukan agar penerima bantuan sosial dapat menggunakannya sesuai ketentuan. Ketika ada potensi pelanggaran atau dugaan penyalahgunaan cepat dilakukan pencegahan.

“Ini tidak bisa kita lakukan, karena minim dana pendamping. Saat timbul permasalahan hukum baru repot semua. Kalau kami tinggal kasihtahu, tidak ada dana pendampingan,” papar Saroni.

Disebutkan Saroni, volume kerja dalam penyaluran bantuan sosial semakin lama semakin besar. Demikian juga dengan beban kerja. Sementara biaya operasional kecil bahkan berpotensi makin kecil dari daerah.

“Monitoring jangan sampai ada masalah. Tapi ini malah RKP dipangkas sampai Rp 200 juta. Padahal volume kerja kita sekarang  semakin besar,” pungkasnya.

Sebelumnya, disalurkan Bansos sebesar Rp 2,2 miliar. Terdiri Rp 1,2 miliar untuk Rs-Rutilahu dengan jumlah penerima 80 rumah. Setiap rumah yang tidak layak huni mendapat Rp 15 juta.

Kemudian Rp 1 miliar bantuan modal usaha bagi Kube. Masing-masing Kube mendapatkan Rp 20 juta. Semua bantuan sosial tersebut berasal dari Kementerian Sosial.(hue)

Berita Lainnya

Di Area Kawasan Tertib Lalu Lintas, Denda Tilang Lebih Besar

MUKOMUKO – Akhir tahun ini Kabupaten Mukomuko akan punya Kawasan Tertib Lalu Lintas. Lokasinya di ...

error: Content is protected !!