Rabu , 11 Desember 2019
Home / Breaking News / Terpidana Korupsi, 11 ASN di Lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu Terancam Dipecat

Terpidana Korupsi, 11 ASN di Lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu Terancam Dipecat

BENGKULU – Sebanyak 11 ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu yang merupakan mantan terpidana korupsi terancam dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu sedang memproses pemecatan kesebelas ASN ini karena persyaratannya sudah lengkap, termasuk putusan inkrah dari pengadilan.  “Sepanjang datanya sudah lengkap dan valid, putusan pengadilan sudah inkracht sebagaimana kepatuhan kita terhadap Undang-Undang pemberantasan korupsi dan ini harus berlaku adil bagi semua ASN maka kita proses,” ujar Gubernur Bengkulu Dr. Rohidin Mersyah saat dikonfirmasi tentang rencana PTDH ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu.

Pemberhentian ASN tersandung korupsi ini, merupakan perintah dari undang-undang yang dingatkan lagi dengan 3 Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), dan Kepala BKN No 182/6597/SJ, No 15/2018, dan No 153/KEP/2018, Surat Edaran Mendagri Nomor: 180/6867/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap ASN yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Terakhir belum lama ini turun Surat Edaran (SE) MenPAN-RB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, yang disertai dengan sanksi bagi kepala daerah. Berdasarkan SE tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Syafruddin yang memberi tenggat waktu hingga 30 April 2019 bagi kepala daerah untuk melakukan pemecatan ASN korupsi. Jika tidak akan mendapat sanksi pemberhentian sementara tanpa memperoleh gaji.

“Kalau tidak kita tetapkan, dari BKN bisa langsung menghilangkan database NIPnya itu. Andai kepala daerah menahan tidak diberhentikan tapi kalau sudah ada data putusan inkracht dari pengadilan maka data di BKN itu langsung hilang.  Data sudah tidak ada, dan andai kita bayarkan gaji justru itu jadi masalah. Ketahuan maka harus dikembalikan oleh yang bersangkutan,” sambung Rohidin.

Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Diah Irianti didampingi Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (PPIK), Rufran saat dikonfirmasi tidak membantah hal tersebut. BKD saat ini memang sedang memproses pembuatan untuk SK PTDH bagi 11 ASN tersebut. Lantaran pihaknya sudah mendapatkan putusan inkrah dari pengadilan.

“Iya mau tidak mau ini terpaksa harus kita proses kalau persyaratannya sudah lengkap. Ada 11 yang salinan putusan inkrahnya kita terima. Ini merupakan peraturan dari pusat yang tidak bisa kita hindari,” terang Rufran.

Lanjut Rufran, sempat ada keterlambatan laporan yang diterima BKD  provinsi karena tidak ada tembusan dari pengadilan. BKD pun tidak bisa memproses bila hanya berdasarkan laporan masyarakat karena perlu kehati-hatian jangan sampai ada ASN yang tidak harus di PTDH malah diberhentikan. Rencananya, dalam waktu dekat pembahasan terkait pemecatan asn ini akan dirapatkan untuk kemudian diajukan ke Gubernur Bengkulu.

“Perlu kehati-hatian BKD dalam menyikapi PTDH ini, karena jangan sampai ASN yang seharusnya tidak di PTDH lalu di PTDH. Jangan sampai merugikan ASN itu,” tukas Rufran.

Sebagaimana diketahui, menjelang deadline 30 April diberikan Menpan-RB kepala daerah agar memecat seluruh ASN korupsi, 10 ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu resmi diberhentikan dengan tidak hormat. Per 31 Desember tahun 2018 lalu ada 12 ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu yang sudah lebih dulu diberhentikan. Pemberhentian ASN tersandung korupsi ini, merupakan perintah dari undang-undang yang dingatkan lagi dengan 3 Surat Keputusan Bersama (SKB). Sementara saat ini 11 lainnya akan segera menyusul.(key)

Berita Lainnya

Leher Mahasiswi Unib, Wina Mardiani Dijerat dengan Tali Nilon Hingga Tewas

BENGKULU– Hasil otopsi terhadap almarhumah Wina Mardiani (20) mahasiswi Unib yang ditemukan meninggal dikubur persis ...

error: Content is protected !!