Sabtu , 18 Januari 2020
Home / Berita utama / Gerindra dan NasDem Ancam WO, Paripurna Nyaris Gagal

Gerindra dan NasDem Ancam WO, Paripurna Nyaris Gagal

HADIRI: Anggota DPRD Provinsi saat menghadiri rapat paripurna dengan agenda penetapan rencana materi dan jadwal kegiatan dewan provinsi, Senin (28/10). (foto : yunike/rb)

BENGKULU– Rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda laporan banmus tentang rencana materi dan jadwal kegiatan DPRD Provinsi Bengkulu masa persidangan ke III tahun sidang 2019, Senin (28/10) nyaris saja gagal. Fraksi Gerindra dan NasDem mengancam akan melakukan aksi Walk Out (WO) atau keluar dari ruang sidang paripurna.

Alasannnya, dua unsur pimpinan dari kedua fraksi tersebut yaitu Waka II Suharto dan Waka III DPRD Provinsi Erna Sari Dewi tidak diminta menandatangani hasil kesepakatan unsur pimpinan atas agenda yang dibuat Banmus. Hanya Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri dan Waka I DPRD Samsu Amanah yang membubuhkan tandatangan sebelum sidang paripurna dilakukan.

“Sesuai tatib dewan, unsur pimpinan itu menandatangani semua. Jika diteruskan, ini potret buruk institusi dewan. Kalau kami dari Gerindra dan Nasdem tidak ikut, tidak akan kuorum paripurna,” kata Waka III DPRD Provinsi Bengkulu Erna Sari Dewi saat sidang.

Lanjut Erna, pihak sekretariat DPRD harusnya memberikan surat keputusan unsur pimpinan itu kepada semua pimpinan dewan. Sehingga semua pimpinan menandatangani kesepakatan bersama tersebut. Menurutnya kritikan ini merupakan bentuk masukan untuk kinerja di DPRD, terutama sekretariat. Setidaknya sebelum paripurna unsur pimpinan sudah harus tandatangan semua.

“Ini masukan dari kami untuk kami,  agar kinerja semakin baik. Kita jangan latah kebiasaan lama, administrasi asal-asalan. Periode saat ini administrasi harus baik semua,” imbuhnya. Meski sempat tegang, namun semua anggota fraksi dari Nasdem dan Gerindra tidak jadi melakukan walk out.

Ditemui usai rapat paripurna, Waka I DPRD Provinsi Bengkulu Samsu Amanah yang memimpin langsung sidang paripurna kemarin, menerangkan ketegangan yang sempat terjadi dalam rapat paripurna hanya soal kesalahpahaman yang harus dilakukan perbaikan oleh sekretariat. Menurutnya juga, semua hasil keputusan unsur pimpinan itu harus ditandatangani oleh semua pimpinan. “Kedepan ini jangan sampai terulang kembali,” tukasnya.

Samsu menerangkan, menjelang akhir tahun 2019 ini setidaknya ada 22 agenda dewan yang ditetapkan oleh banmus. Diantaranya ada kegiatan reses dewan, orientasi anggota DPRD alias bimtek, peringatan HUT Provinsi Bengkulu,  pembahasan APBD 2020 hingga pembahasan raperda usulan Gubernur Bengkulu. Untuk reses akan dimulai 29 Oktober hingga 2 November. Sedangkan orientasi anggota dewan yang jadwalnya mengikuti dari kemendagri dibagi dalam 2 tahap, mulai 4-8 November, dan 11-15 November.

Kemudian 18 November rapat paripurna istimewa memperingati HUT Provinsi Bengkulu. Selanjutnya langsung dilakukan pembahasan APBD 2020, dengan agenda penyampaian nota penjelasan oleh Gubernur Bengkulu atas raperda tentang RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun 2020 pada 19 November. Lalu 12-20 Desember pembahasan raperda usulan Gubernur Bengkulu.

“Mulai besok (hari ini, red) anggota DPRD Provinsi ditugaskan untuk turun ke dapil masing-masing untuk melaksanakan reses dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di dapil masing-masing,” demikian Samsu. (key)

Berita Lainnya

Kembali, Dua Anak SD Nyaris Diculik Saat Berangkat Sekolah Untuk Latihan Pramuka di Kaur

BINTUHAN– Aksi percobaan penculikan kembali terjadi di Kabupaten Kaur. Dua anak SD yakni Natalia Tampubolon ...