Minggu , 8 Desember 2019
Home / Daerah / Lebong / Calon Pegawai Negeri Sipil Baru, 10 Tahun Tidak Boleh Pindah

Calon Pegawai Negeri Sipil Baru, 10 Tahun Tidak Boleh Pindah

PELABAI – Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Lebong yang akan direkrut melalui seleksi CPNS 2019, dipastikan tidak akan bisa pindah atau mutasi ke luar Kabupaten Lebong. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong akan memberlakukan kewajiban mengabdi minimal 10 tahun kepada 100 CPNS itu sebagaimana yang diterapkan kepada 206 CPNS yang direkrut 2018.

”Penerapan pengabdian minimal sepuluh tahun di daerah kelulusan itu akan dikuatkan melalui Peraturan Menpan-RB,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong, H. Guntur, S.Sos melalui Kabid Mutasi dan Pengadaan Pegawai dan Informasi, Adip Ropik, S.Sos.

Masing-masing CPNS yang akan mengikuti seleksi diwajibkan membuat pernyataan tertulis tentang aturan tidak mengajukan pindah tugas dalam kurun waktu 10 tahun. Regulasinya juga akan diperkuat Peraturan Bupati (Perbup) Lebong. ”Mohon ini menjadi perhatian serius bagi pelamar CPNS Lebong,” jelas Ropik.

Lebih lanjut Ropik mengatakan, tidak hanya menolak, Pemkab Lebong akan memberikan sanksi kepada CPNS yang berani mengurus pindah tugas ke luar Lebong. Sanksinya bisa berat maupun ringan tergantung dengan sikap CPNS itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan CPNS bersangkutan diusul ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar tidak mengikuti prajabatan sehingga tidak diangkat PNS. ”Intinya para CPNS harus benar-benar berkomitmen atas pernyataan yang telah disanggupinya,’’ tutur Ropik.

Tidak hanya CPNS, para PNS yang saat ini bertugas di Lebong juga tidak bisa mengurus pindah tugas ke luar Lebong. Khususnya PNS bidang pendidikan dan kesehatan. Itu berlaku hingga 2020 sesuai moratorium yang diterbitkan Pemkab Lebong sejak tahun 2017. PNS di luar bidang itu memang bisa pindah, tetapi tidak akan mudah prosesnya.

‘’Ini harus kami lakukan karena Lebong masih sangat kekurangan tenaga PNS. Dari kebutuhan lima ribuan, baru ada sekitar dua ribuan,’’ ungkap Ropik. (sca)

Berita Lainnya

Absensi PNS Terintegrasi Disetujui

PELABAI – Tahun 2020, sistem absensi PNS di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah ...

error: Content is protected !!